jump to navigation

Ust. Imam Nakha’i : “Syari’at Islam, Label atau Subtansi”, 26 Januari 2007 January 29, 2007

Posted by cfssyogya in Interview.
add a comment

Beberapa tahun terakhir ini, tuntutan formalisasi Syari’ah Islam gencar dilakukan, terutama di daerah-daerah. Bagaimana menurut ustazd ?

Perbincangan formalisasi syari’ah (Tathbiq al-Syari’ah), saat ini sesungguhnya agak mereda di tingkat nasional bersamaan dengan surutnya konstalasi politik kepentingan. Namun bukan berarti wacana formalisasi berhenti dan menghilang, melainkan mengalir ke hulu yang lebih lokal, ke provinsi dan kabupaten-kabupaten. Saya kira menjelang pemilu 2009 ia akan kembali menyeruak mewarnai hiruk-pikuk panggung perebutan simpati umat. Dalam hal ini,upaya pendewasaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting, agar tidak mudah terjerumus dalam label-label simbolik yang menyesatkan.

Syari’ah dalam arti aturan hidup (Qanun al-Hayah) untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat yang datang dari sang Maha Khalik, tentu saja wajib dipanuti oleh seluruh umat manusia, bukan hanya di Indonesia. Tidak butuh dalil rumit-tumi untuk ini. La wong, produk-produk baru benda mati saja pasti ada buku panduan dari produsen untuk mengoperasikannya, apalagi manusia makhluk hidup yang memiliki kehendak dan kebebasan.

Memang ada kekhawatiran dari kalangan intelektual, jika Syari’ah diterapkan dalam konteks keindonesiaan yang memiliki sejarah dan budaya yang jauh berbeda dari daerah asal dimana syari’ah lahir, yakni sejarah dan budaya Timur Tengah. Kalangan ini khawatir jika syari’ah diterapkan, maka akan memakan korban yang tidak sedikit, khususnya komunitas minoritas dan perempuan. Alih-alih menyelesaikan masalah, formalisasi syari’ah justru akan menjadi problem serius, dalam dirinya sendiri yang perlu dipecahkan. Itulah alasan yang dijukan kelompok ini.

Kekhawatiran mereka menurut hemat saya sangat beralasan, sebab syari’ah yang dipekikkan kelompok pendukung formalisasi syari’ah adalah model syari’ah yang berwajah menyeramkan; qishas, potong tangan, cambuk, rajam, salib, jilbab, poligami, aurat, larangan keluar rumah bagi perempuan tanpa mahram, dan sejenisnya. Bukan syari’ah yang berwajah ramah; prinsip-prinsip keabadian dan moral etik syari’ah. Disamping itu juga belum adanya konsep syari’ah yang tunggal. Syari’ah model siapa yang diterapkan ? Apakah model Imam Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hambali ?
Ataukah syari’ah model Syi’ah, Mu’tazilah, dan Ahlus Sunah ? Ataukah atau ?

Karena itu, jika tujuan pemberlakuan syari’ah Islam untuk mengatur kehidupan umat manusia agar sesuai dengan nilai-nilai spiritual dan moralitas Islam, maka tuntutan formalisasi syari’ah sangat patut kita hormati. Akan tetapi, jika hanya menjadi komoditas politik untuk meraih kekuasaan dengan mengusung simbol-simbol agama saya kira suatu hal yang sangat tidak terpuji. Bagi saya, Tathbiq Syari’ah (penerapan Syari’ah Islam. red) memang harus dilakukan, tetapi syari’ah yang subtantif, ya nilai-nilai spiritualitas dan moralitas itu tadi. Bahasa awam mengatakan, lebih baik pakai minyak wangi cap babi, daripada minyak babi cap unta. Intinya, label apa subtansi yang kita harapkan ?

Lantas bagaiman dengan ayat al-maidah [05] ayat 44 “Waman lam yahkum bima anzala Allahu faulaaika hum al-kaafirun” ?

Apa yang dimaksud “maa anzala Allahu” itu ? Dimana dan kepada siapa ia diturunkan ? Menurut saya, lafaz “Maa” dalam ayat itu adalah lafaz ‘am (umum, red) yang berarti apa saja yang diturunkan Allah, baik berupa teks verbal yang mewujud dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi (al-ayat al-matluwwat), teks yang terhampar dalam jagad raya (al-ayat al-kauniyat), maupun teks yang terdapat dalam hati nurani setiap manusia (ayatina fi anfusihim). Selama umat manusia menjadikan hakim ketiga jenis ayat tersebut menurut saya, masih masuk dalam kategori yahkumu bima anzala Allah. Berbeda dengan keyakinan sebagian orang yang membatasi “ma anzala Allah” hanya pada bunyi tekstual al-Qur’an dan Hadits Nabi.

Kalau begitu bagaimana konsep syari’at Islam menurut ustazd ?

Syari’at itu kan arti dasarnya adalah jalan terang menuju mata air (al-thariq al-zhahir al-musil ila al-maa’). Syari’at juga berarti mata air yang dijadikan sumber kehidupan (maurid al-syaribah). Dalam perkembangannya syari’ah digunakan seabagai nama sekumpulan peraturan Allah yang termaktub dalam al-Qur’an, al-Sunah, dan aturan yang diturunkan melalui ijtihad kedua sumber tersebut (fiqh). Sebagaian pemikir modern membedakan antara Istilah Syari’ah dan Fiqh. Tetapi perbedaan itu justru membingungkan, seakan-akan fiqh tidak bisa berubah, padahal fiqh selalu terbuka untuk dirubah. Menurut saya, syari’ah dan fiqh itu sama saja, yaitu seperangkat aturan hukum yang diwahyukan dan ditafsirkan. Ketentuan fiqh atau syari’ah dapat berubah sesuai dengan tuntutan keadilan dan kemaslahatan manusia.

Saya setuju dengan beberapa pemikir bahwa syari’ah dibagi menjadi dua macam. Pertama, ajaran-ajaran yang bersifat prinisip yaitu yang berakaitan dengan spiritualitas dan moralitas, yakni ajaran tentang baik buruk dalam kehidupan umat manusia sebagai hamba Allah yang berakal budi. Kedua, ajaran-ajaran yang bersifat partikular dan impelementatif dari ajaran yang prinsip tadi. Seperti potong tangan, peruntukan pembagian zakat, waris, dan sebagainya.

Penerapan syari’ah dalam konteks indonesia bukan seperti yang ditawarkan kelompok yang selama ini mengusung isu formalisasi syari’ah yang sangat formalitas, kaku, sering menggunakan term Arabis. Padahal syari’ah Islam itu kan sangat elastis dan fleksibel. Saya kira di Indonesia saat ini hampir seluruh undang-undang, khususnya pidana dan perdata, telah sesuai dengan syari’ah Islam. Sekalipun ada satu dua pasal yang perlu penyesuaian. Coba saja lihat, dari larangan perzinaan sampai pembunuhan, semua ada dalam KUHP. Apa yang kurang ? Malah mungkin lebih lengkap dalam tataran aturan-aturan detailnya.[]