jump to navigation

MANI’, 23 Maret 2007 March 22, 2007

Posted by cfssyogya in Ensiklopedia Fiqh.
add a comment

MANI’
Secara bahasa māni’ berarti penghalang. Dimaksud dengan māni’ dalam istilah Ushul Fiqh adalah sesuatu yang kehadirannya menyebabkan kebuntuan hukum. Artinya, ketika sesuatu (māni’) itu ada maka konsekuensi hukum menjadi tidak berlaku. Singkatnya, ketika ada māni’ maka hukum tidak ada, walaupun sebab dan syarat sudah terpenuhi. Māni’ ini berada dalam bingkai di saat sebab sudah ada dan syarat telah terpenuhi, namun hukum tidak bisa berjalan disebabkan ada penghalang. Dengan demikian, tidak terpenuhinya syarat tidak bisa disebut māni’, meskipun hal tersebut juga menyebabkan hukum tidak jalan.
Contohnya, perbedaan agama yang menjadi penghalang (māni’) bagi terlaksananya hukum waris. Ketika terbukti seseorang memiliki ikatan perkawinan yang sah atau hubungan kekerabatan maka dia berhak menerima harta waris. Akan tetapi, hukum waris menjadi tidak berlaku (terhalangi) baginya disebabkan perbedaan agama. (Abd. Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, hlm. 120-121). Sebagaimana hadis Nabi:

لاَ يَرِثُ اْلمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكاَفِرُ اْلمُسْلِمَ
Artinya: “Orang muslim tidak bisa mewarisi (harta) orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi (harta) orang muslim”. (HR. Muslim).
Selanjutnya, māni’ terbagi dalam dua kategori. Pertama, māni’ al-hukm (penghalang/kendala hukum), yaitu māni’ yang secara langsung berpengaruh pada terlaksananya hukum. Seperti gugurnya kewajiban qishash dikarenakan si pembunuh adalah ayah dari orang yang terbunuh. Walaupun dalam kasus ini ada sebab, yaitu qatlul’amdi (pembunuhan yang disengaja), tetapi hukum qishahs tidak bisa dilaksanakan karena ada māni’ (pembunuh adalah ayahnya sendiri).
Kedua, māni’ al-sabab (penghalang efektifitas sebab), yaitu māni’ yang tidak secara langsung mempengaruhi hukum, tetapi mencederai sebab dari sebuah hukum. Seperti hutang yang mencerderai seseorang untuk dapat dikatakan kaya (memilki harta sampai 1 nishab), sehingga ia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat (zakāt al-mal).
Ketika seseorang mempunyai harta sebanyak 1 nishab, maka dia berkewajiban mengeluarkan zakat, karena sebab sudah ada. Namun, apalah arti kekayaan 1 nishab jika ternyata dia mempunyai tanggungan hutang. Oleh karena itu, sebab menjadi tidak efektif karena terhalang oleh hutang. Dalam contoh ini māni’ tidak langsung menghalangi hukum (kewajiban zakat), tetapi mencederai sebab (memiliki harta 1 nishab), sehingga hukum pun tidak ada dikarenakan sebab tidak sempurna. (M. Abu Zahrah, Ushūl al-Fiqh, hlm. 63; (Al-Bannāniy, Hāsyiyah al- Bannāniy, juz. I, hlm. 98).

Advertisements

SYARAT, 16 Maret 2007 March 22, 2007

Posted by cfssyogya in Ensiklopedia Fiqh.
add a comment

SYARAT
Dalam termenologi Ushul Fiqh syarat didefinisikan dengan sesuatu yang kehadirannya menjadi penentu keberadaan hukum, namun tidak secara serta merta hukum itu ada ketika sesuatu itu ada. Pendek kata, ketika syarat tidak terpenuhi maka hukum tidak jalan, tetapi belum tentu ketika syarat terpenuhi maka hukum pun bisa jalan. Artinya, ketika tidak ada syarat pasti hukum juga tidak ada, akan tetapi ketika syarat ada tidak pasti hukum pun ada. Kemungkinan hukum itu masih menunggu datangnya sebab, atau bahkan ada manī’ (penghalang) yang menyebabkan hukum tersebut mandul. Dan hal terpenting, yang membedakan syarat dari rukun, adalah bahwa syarat bukan merupakan bagian internal dari sebuah rangkain pelaksanaan suatu perbuatan. Ia berada di luar, tidak termasuk dalam rangkaian pelaksanaan. (Al-Bannāniy, Hāsyiyah al- Bannāniy, juz. II, hlm. 20; Abd. Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, hlm. 119).
Untuk mempermudah, kita ambil satu contoh sebagai ilustrasi. Wudlu’ merupakan syarat bagi sahnya hukum kewajiban shalat. Orang mukallaf yang tidak berwudlu’ maka tidak sah baginya melaksanakan shalat. Ini berarti, ketika wudlu’ sebagai syarat tidak terpenuhi maka shalat pun tidak ada (tidak sah). Akan tetapi, ketika orang mukallaf berwudlu’ tidak pasti shalat Dhuhur misalnya, menjadi ada. Mungkin waktu yang menjadi sebab kewajiban Dhuhur belum masuk. Atau tempat shalatnya masih dalam keadaan tidak suci (najis), sehingga menjadi penghalang pelaksanaan shalat.
Contoh lain, kehadiran dua saksi menjadi syarat sahnya akad nikah. Ketika tidak ada saksi maka akad nikah tidak sah. Tetapi tidak serta merta ketika ada dua orang yang memenuhi kreteria menjadi saksi lalu akad nikah pun ada. Kalau tidak ada orang yang mau nikah? Dengan demikian, kehadiarn syarat tidak berkonsekuensi logis terhadap adanya sebuah hukum, tetapi keberadaan hukum pasti tergantung terhadap terpenuhinya syarat. (M. Abu Zahrah, Ushūl al-Fiqh, hlm. 59).
Selanjutnya, syarat terbagi dua macam. Pertama, syarat syar’i, yaitu syarat-syarat yang ditetapkan oleh syāri’ (Allah dan Rasul-Nya). Seperti ketentuan-ketentuan syarat yang ada dalam shalat, puasa, zakat, akad nikah, jual-beli, hukum qishas, waris dll. Kedua, syarat ja’li, yaitu syarat-syarat yang merupakan inesiatif dari manusia dan dibolehkan secara syar’i. Seperti syarat-syarat yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi jual-beli. Misalnya uang muka harus sekian persen, barang harus diantarkan ke tempat tertentu, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan dll.
Akhir kata, manusia juga diberi ruang untuk menciptakan kesepakatan-kesepakatan yang bisa dijadikan syarat, asalkan tidak bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai (ghairu munāfin limuqtadlal ‘aqdi). Misalnya, tujuan dari jual-beli adalah bagaimana si pembeli bisa memanfaatkan/menggunakan barang sebebas-bebasnya. Maka ketika penjual mensyaratkan bahwa mobil yang dibeli tidak boleh dikendarai, syarat itu menjadi sia-sia karena berseberangan dengan tujuan dari pembelian mobil. (Abd. Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, hlm. 119-120).

SEBAB, 23 Februari 2007 March 22, 2007

Posted by cfssyogya in Ensiklopedia Fiqh.
add a comment

SEBAB
Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan tentang hukum (baca edisi 03), bahwa terdapat dua kategori hukum, yaitu hukum syar’i dan hukum wadl’i. Secara bahasa wadl’i berarti meletakkan, menyusun, dan mengarang. Sedangkan secara istilah ushul fiqh hukum wadl’iy adalah titah Allah yang menghubungkan dua hal yang salah satunya menjadi sebab, syarat, dan mani’ (penghalang). Dari defini ini maka hukum wadl’i terbagi menjadi tiga macam: sebab, syarat, dan mani’ (penghalang). (M. Abu Zahrah, Ushūl al-Fiqh, hlm. 55).
Sebab (al-sabab) adalah sesuatu yang menyebabkan hukum itu ada dan tidak ada. Dengan perantara sebab inilah hukum bisa terwujud, sebaliknya hukum tidak akan pernah ada apabila sebab tidak ada. Sebagai contoh, kewajiban shalat Dhuhur tidak akan ada jika matahari belum condong (zawāl al-syamsi) ke arah kiblat (barat). Oleh karena itu, zawāl al-syamsi menjadi penyebab adanya kewajiban melaksanakan shalat Dhuhur. (Abd. Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, hlm. 117). Sebagaiman firman Allah:
أَقِمِ الصَّلوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan subuh”. (QS. al-Isra’/17: 78).
Jadi, ada keterkaitan erat antara hukum kewajiban melaksanakan shalat Dhuhur dengan zawāl al-syamsi yang diletakkan oleh syāri’ (Allah dan Rasul-Nya). Ketika zawāl al-syamsi belum terjadi maka kewajiban shalat Dhuhur juga belum ada. (Al-Anshāriy, Syarh Ghāyah al-Wushūl, hlm. 13).
Selanjutnya, sebab ada dua macam. Pertama, sebab (sesuatu) yang berada di luar usaha manusi. Sebab macam ini berada di luar jangkauan manusia. Manusia hanya bisa menerima, tentu dengan segala hukum yang ditimbulkan, ketika sebab ini datang/ada. Seperti kematian dan hubungan kekerabatan yang menjadi sebab adanya hukum waris, perubahan waktu yang menjadi sebab kewajiban melaksnakan shalat maktūbah (shalat fardlu yang lima).
Kedua, sebab (sesuatu) yang bisa diusahakan dan dalam jangkauan kemampuan manusia. Seperti pembunuhan yang disengaja (al-qatl al-‘amd) sebagai penyebab kewajiabn qishash, memiliki harta kekayaan sampai ukuran 1 nishab yang menyebabkan kewajiban mengeluarkan zakat, melakukan perjalanan yang menjadi sebab kebolehan menjama’/mengqashar (meringkas)shalat. Semua sebab tersebut bisa diusahakan dan dimampui oleh manusia. Ketika sebab-sebab itu tercapai—baik dengan niatan menjadikan sebab ataupun tidak—konsekuensi hukumnya tetap berlaku.
Selain pembagian di atas, ada pembagian lain dengan melihat konsekuensi yang ditimbulkan, yaitu; pertama, sebab yang menjadi perantara hukum taklifiy, seperti mencuri sebagai sebab kewajiban potong tangan. Kedua, sebab yang menjadi perantara menetapkan kepemilikan atau menghilangkannya, seperti jual-beli sebagai penyebab adanya hak milik terhadap barang yang dibeli, hibah sebagai sebab menghilangkan kepemilikan. (Abd. Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, hlm. 117-118).

MUBAH, 16 Februari 2007 March 22, 2007

Posted by cfssyogya in Ensiklopedia Fiqh.
add a comment

MUBAH
Mubah merupakan term terakhir dari pembagian hukum taklifiy (hukum yang mengandung tuntutan mengerjakan dan meninggalkan, ataupun memberi pilihan antara keduanya). Dalam kajian ushul fiqh mubah didefinisikan sebagai titah Allah (atau Rasul sebagai syāri’ majāziy) yang memberikan opsi (pilihan) antara berbuat dan meninggalkan. Dalam konteks hukum mubah ini manusia diberi kebebasan memilih untuk mengerjakan ataupun meninggalkan. Karena titah tersebut tidak mengandung tuntutan untuk berbuat maupun tuntutan agar ditinggalkan. Dengan begitu, orang (mukallaf) yang melakukan perbuatan mubah tidak mendapat pahala dan tidak mendapat siksa. Demikian juga orang (mukallaf) yang meninggalkan perbuatan mubah tidak berhak disiksa dan juga tidak berhak memperoleh pahala. Maka sering kita mendengar fiqh mendefinisikan bahwa mubah adalah perbuatan yang tidak diberi ganjaran ketika dilakukan dan tidak disiksa ketika ditinggalkan. Hukum mubah ini juga kerap kali diucapkan dengan memakai kata halal atau jaiz (wenang). (M. Abu Zahrah, Ushūl Fiqh, hlm. 46; Muhammad bin ‘Alawiy al-Malikiy, al-Qawā’id al-Asāsiyah fī Ushūl al-Fiqh, hlm. 12).
Secara gamblang mubah dapat dilacak melalui dua cara; pertama, justifikasi (pengakuan) langsung dari syari’ melalui nash (teks al-Qur’an dan Hadits) bahwa suatu perbuatan dibolehkan untuk dikerjakan. Misalnya dengan menggunakan lafadz uhilla lakum (dibolehkan bagi kamu sekalian), laisa ‘alaikum junāhun/lā junāha ‘alaikum (tidak berdosa bagi kamu sekalian). Demikian juga, kata perintah (amr) yang menunjukkan makna ibāhah (kebolehan) karena ada faktor eksternal (qarīnah khārijīyah). Biasanya alasan yang sering digunakan ulama’ sebagai qarīnah khārijīyah adalah karena perbuatan itu merupakan sifat alami-naluriyah manusia, seperti makan, minum dan nikah. Sebagaimana firman Allah:
وَكُلُوْا مِنْ رِزْقِهِ وَإلَيْهِ النُّشُوْرِ
“…dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu dibangkitkan”.(QS. al-Mulk/67: 15).
Walaupun ayat ini menggunakan perintah (amr), bukan berarti makan menjadi wajib hukumnya, karena persoalan makan merupakan alami-naluriyah manusia. Tidak diperintahpun yang namanya manusia pasti butuh makan. Sama halnya dengan minum dan nikah. Makna ibāhah yang diambil dari redaksi amr inilah yang menyediakan ruang ijtihad, sehingga beragam pendapat muncul di kalangan ulama’. Sebagian bersikukuh dengan makna asal dari amr, yaitu menunjukkan suatu keharusan (wajib). Biasanya golongan ini diwakili oleh ulama’ kalangan al-Dhahiriy. Sedangkan yang lain, menurunkan tensi perintah itu menjadi sunnah, atau bahkan mubah. Di sinilah ajang perbedaan hukum itu muncul, sesuai dengan metode dan hasil penemuan terhadap qarīnah khārijīyah dari masing-masing mereka.
Kedua, tidak ada penjelasan dari syāri’ tentang ketidakbolehan perbuatan tersebut. Dalam kasus ini dikembalikan pada prinsip dasar, yaitu bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh (al-barā’ah al-ashliyah). Contohnya, semua perbuatan atau transaksi yang tidak tercantum hukumnya dalam al-Qur’an ataupun Hadits. Dengan catatan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah maka dihukumi boleh (mubah). (Abd. Wahhab Khallaf, Ilm Ushūl Fiqh, hlm. 115).
Hukum mubah terkadang hanya ada dalam tataran ide. Ketika dipraktikkan dalam bentuk nyata akan berkait-kelindan dengan yang lain, sehingga bisa berubah menjadi wajib, sunnah, haram dan makruh. Seperti nikah yang hukum asalnya adalah mubah, tetapi bagi orang yang akan terjerumus dalam perzinahan seandainya tidak segera menikah, maka baginya nikah menjadi wajib. Atau nikah dengan tujuan untuk menyakiti isteri, balas dendam terhadap perempuan, maka nikah bagi orang ini menjadi terlarang (haram).

MAKRUH, 09 Februari 2007 March 22, 2007

Posted by cfssyogya in Ensiklopedia Fiqh.
add a comment

MAKRUH
Dalam ushul fiqh makruh didefinisikan sebagai titah Allah (atau Rasul sebagai syāri’ majaziy) yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan, namun tidak secara tegas. Ketidaktegasan tuntutan itu ditunjukkan oleh redaksi yang digunakan. Misalnya memakai redaksi yang merujuk pada makna makruh secara langsung, seperti kalimat kuriha lakum…(dimakruhkan bagi kalian) dan derivasi dari kata itu. Selain itu, biasanya juga menggunakan kata larangan (nahy) atau perintah (amr) untuk menjauhi. Di sinilah terbuka ruang ijtihad untuk menentukan tegas dan tidaknya sebuah larangan atau perintah melalui indikator-indikator yang terdapat dalam redaksi (qarīnah dākhilīyah) maupun di luar redaksi (qarīnah khārijīyah). Indikator yang ada dalam redaksi dan paling mungkin diidentifikasi (baca: dilacak) biasanya adanya ancaman siksa atau sanksi. Jika larangan atau perintah untuk menjauhi tersebut tidak disertai ancaman siksa, tentu tergolong titah yang tidak tegas, sehingga masuk dalam kategori makruh. Sebaliknya, jika dalam larangan atau perintah itu menyertakan ancaman, maka tergolong titah yang tegas yang berkonsekuensi pada hukum haram.
Oleh karena itu, dalam definisi makruh sering diungkapkan dengan istilah sesuatu yang jika ditinggalkan/dijauhi mendapat pahala, dan jika dikerjakan tidak berdosa dan tidak mendapat siksa. Seperti hadits:
إذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
“Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah duduk (terlebih dahulu) kecuali melaksanakan shalat dua rakaat ”.
Hadits ini melarang setiap orang yang masuk masjid untuk tidak duduk terlebih dahulu sebelum melakukan shalat dua rakaat (tahiyyatul masjid, menghormat masjid). Akan tetapi, larangan ini tidak disertai dengan ancaman ataupun sanksi, sehingga hukum meninggalkan shalat tahiyyatul masjid adalah makruh, tidak sampai pada tataran haram.
Hukum makruh ini berkebalikan dengan mandub/sunnah. Ketika suatu perbuatan itu sunnah (dianjurkan) dilakukan, berarti pula makruh (tidak disenangai) bila ditinggalkan, seperti shalat sunnah tahiyyatul masjid Sebaliknya, perbuatan yang makruh dilakukan maka menjadi sunnah ditinggalkan. (Muhammad bin ‘Alawiy al-Malikiy, al-Qawā’id al-Asāsiyah fī Ushūl al-Fiqh, hlm. 12).
Selanjutnya, makruh dalam pandangan ulama’ Hanafi terbagi dua: makruh tanzīh dan makruh tahrīm. Pembagian ini didasarkan atas dalil yang digunakan—sebagaimana hal yang sama juga terjadi dalam perbedaan fardlu dan wajib. Larangan atau perintah menjauhi yang tidak tegas (ghairu jāzim), jika itu muncul dari dalil yang tidak pasti (dzanniy) seperti hadits ahād ataupun dalil yang bersifat pasti (qath’iy) seperti al-Qur’an dan hadits mutawatir, maka akan melahirkan hukum makruh tanzīh. Jika larangan atau perintah itu tegas (jāzim), tetapi timbul dari dalil dzanniy, maka melahirkan hukum makruh tahrīm. Dan jika berdasarkan dalil qath’iy serta tegas, maka memunculkan hukum haram.
Dengan demikian, bagi golongan ini dalil dzanniy tidak akan pernah memunculkan hukum haram, maksimalnya hanya bisa melahirkan makruh tahrīm. Al-hasil, dalam pembagian hukum, Hanafiyah melihat dari dua aspek; tegas dan tidaknya sebuah titah (khithāb), lalu dalil yang menjadi dasar. Berbeda dengan ulama’ Jumhur yang hanya melihat satu aspek saja, yaitu tegas atau tidaknya titah. (Abd. Wahhab Khallaf, Ilm Ushūl al-Fiqh, hlm. 114-116).

HARAM, 02 Februari 2007 March 22, 2007

Posted by cfssyogya in Ensiklopedia Fiqh.
add a comment

HARAM
Hukum haram dalam kaedah hukum Islam diartikan sebagai sebuah ketentuan tegas dari syari’ (Allah secara hakiki dan Muhammad Saw dalam pengertian majazi) agar sebuah tindakan tidak dilakukan. (Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh, hlm. 113). Sedangkan dalam definisi lain, haram adalah sebuah tindakan di mana pelakunya akan diganjar siksa dan adzab dari Allah.
Ketentuan hukum haram meliputi segala hal yang muncul dari diri seseorang, baik berupa perkataan (ber-ghibah, berkata bohong, dll.), perbuatan hati (sikap dengki dan benci dan semacamnya), maupun tindakan anggota badan, seperti mencuri, minum khamr, berzina dan lain-lain.
Dalam nash-nash al-Qur’an dan Hadits, ketentuan hukum haram dapat diketahui melalui beberapa bentuk redaksi: (1) redaksi larangan dengan menggunakan artikel lâ nahy, seperti ‘wa lâ taqrabu al-zinâ, wa lâ taqtulu awlâdakum’ (jangan kalian mendekti zina, jangan kalian bunuh anak-anak kalian); (2) redaksi kata “haram” atau “tidak halal”, seperti ‘hurrimat ‘alaikum…, lâ yahillu lakum…’(diharamkan atas kalian…, tidak dihalalkan untukmu…); (3) redaksi perintah untuk meninggalkan atau menjauhi, seperti ‘fajtanibû qaul al-zuur’ (jauhilah perkataan bohong); dan (4) susunan kalimat yang diikuti dengan sebuah ancaman, seperti wa al-saariqu wa al-saariqatu faqtha’û aidiyahumâ (lelaki pencuri dan perempuan pencuri, potonglah tangan-tangan mereka).(Musthafa Said al-Khin, Atsar al-Ikhtilaf, hlm. 330-331).
Dilihat dari mafsadat yang dikandungnya, haram dapat dibagi menjadi dua: Pertama, haram li dzatihi, yaitu sesuatu yang sejak awal telah dihukumi haram karena adanya mafsadat yang bersifat intrinsik pada perbuatan tersebut, seperti perbuatan zina, pencurian, mengkonsumsi minuman keras dan bangkai, membunuh, dst.
وَلاَتَقْتُلُوْا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.” (QS. al-Isra’/17: 31)
Kedua, haram li ghairi, yaitu suatu perbuatan yang hukum aslinya disyari’atkan (dianjurkan atau diperbolehkan) akan tetapi ada faktor lain (‘aridli) yang menyebabkan perbuatan tersebut dilarang, seperti menjual barang-barang yang dilarang, meski pada prinsipnya jual beli dibolehkan. Atau perbuatan yang dapat mengantarkan pada perbuatan yang diharamkan secara dzatî (intrinsik). (Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, 42-43).

March 22, 2007

Posted by cfssyogya in Ensiklopedia Fiqh.
comments closed

MANI’
Secara bahasa māni’ berarti penghalang. Dimaksud dengan māni’ dalam istilah Ushul Fiqh adalah sesuatu yang kehadirannya menyebabkan kebuntuan hukum. Artinya, ketika sesuatu (māni’) itu ada maka konsekuensi hukum menjadi tidak berlaku. Singkatnya, ketika ada māni’ maka hukum tidak ada, walaupun sebab dan syarat sudah terpenuhi. Māni’ ini berada dalam bingkai di saat sebab sudah ada dan syarat telah terpenuhi, namun hukum tidak bisa berjalan disebabkan ada penghalang. Dengan demikian, tidak terpenuhinya syarat tidak bisa disebut māni’, meskipun hal tersebut juga menyebabkan hukum tidak jalan.
Contohnya, perbedaan agama yang menjadi penghalang (māni’) bagi terlaksananya hukum waris. Ketika terbukti seseorang memiliki ikatan perkawinan yang sah atau hubungan kekerabatan maka dia berhak menerima harta waris. Akan tetapi, hukum waris menjadi tidak berlaku (terhalangi) baginya disebabkan perbedaan agama. (Abd. Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, hlm. 120-121). Sebagaimana hadis Nabi:

لاَ يَرِثُ اْلمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكاَفِرُ اْلمُسْلِمَ
Artinya: “Orang muslim tidak bisa mewarisi (harta) orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi (harta) orang muslim”. (HR. Muslim).
Selanjutnya, māni’ terbagi dalam dua kategori. Pertama, māni’ al-hukm (penghalang/kendala hukum), yaitu māni’ yang secara langsung berpengaruh pada terlaksananya hukum. Seperti gugurnya kewajiban qishash dikarenakan si pembunuh adalah ayah dari orang yang terbunuh. Walaupun dalam kasus ini ada sebab, yaitu qatlul’amdi (pembunuhan yang disengaja), tetapi hukum qishahs tidak bisa dilaksanakan karena ada māni’ (pembunuh adalah ayahnya sendiri).
Kedua, māni’ al-sabab (penghalang efektifitas sebab), yaitu māni’ yang tidak secara langsung mempengaruhi hukum, tetapi mencederai sebab dari sebuah hukum. Seperti hutang yang mencerderai seseorang untuk dapat dikatakan kaya (memilki harta sampai 1 nishab), sehingga ia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat (zakāt al-mal).
Ketika seseorang mempunyai harta sebanyak 1 nishab, maka dia berkewajiban mengeluarkan zakat, karena sebab sudah ada. Namun, apalah arti kekayaan 1 nishab jika ternyata dia mempunyai tanggungan hutang. Oleh karena itu, sebab menjadi tidak efektif karena terhalang oleh hutang. Dalam contoh ini māni’ tidak langsung menghalangi hukum (kewajiban zakat), tetapi mencederai sebab (memiliki harta 1 nishab), sehingga hukum pun tidak ada dikarenakan sebab tidak sempurna. (M. Abu Zahrah, Ushūl al-Fiqh, hlm. 63; (Al-Bannāniy, Hāsyiyah al- Bannāniy, juz. I, hlm. 98).

SYARI’AH, 02 Januari 2007 March 15, 2007

Posted by cfssyogya in Ensiklopedia Fiqh.
add a comment

(more…)

Mandub, 26 Januari 2007 January 29, 2007

Posted by cfssyogya in Ensiklopedia Fiqh.
2 comments

Term mandub dalam fiqh istilah mempunyai banyak kata sinonim, yaitu sunnah, mustahab, dan tathawwu’. Namun, terdapat sebagian ulama’–seperti Qadli Husain–yang membedakan istilah tersebut berdasarkan intensitas Rasulullah Saw. dalam melaksankannya. Jika suatu perbuatan selalu dilakuakan dan ditekuni oleh Nabi, maka disebut sunnah. Jika perbuatan itu hanya dilakuakn sekali-duakali, tidak terus menerus, maka dinamakan mustahab. Jika belum pernah dilakukan Nabi, tetapi merupakan ikhtiar dari para ulama’ sesudahnya–seperti wirid-wirid, maka dibilang tathawwu’.
Akan tetapi, seperti halnya fardlu dan wajib, perbedaan itu tidak prinsip. Sebab kalau ditinjau dari makna kebahasaan, sunnah berarti jejak, jalan (thariqah), kebiasaan (’adah). Mustahab berarti sesuatu yang disenangi (al-mahbub), dan tathawwu’ bermakna bertambah/tambahan (al-ziyadah). Maka, dapat dikatakan bahwa mandub merupakan jejak dan kebiasaan dalam agama yang disenangi Allah dan sebagai tambahan dari kewajiban. Di samping tiga istilah di atas, terdapat istilah lain, yaitu nafilah, namun kesemuanya diposisikan sebagai kata sinonim. (Al-Bannaniy, Hasyiyah al-Bannaniy, Juz. I, hlm. 89-90).
Dalam ushul fiqh mandub didefinisikan sebagai titah Allah (khitabullah) yang mengandung tuntutan untuk berbuat, tetapi tidak secara tegas. Seperti firman Allah:
ياَ أَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah (melakuakan transaksi seperti jual-beli, hutang-piutang dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al-Baqarah/2: 282).
Ayat di atas memerintahkan untuk membukukan (mencatat) transaksi yang dilakuakn tidak secara tunai. Namun, perintah ini tidak tegas, sebab ayat sesudahnya menyatkan jika kedua belah pihak yang melakuakan transaksi sudah saling percaya, tidak perlu lagi dibukukan. Jadi, redaksi faktubuh (hendaklah kamu menuliskannya) yang menggunakan bentuk amar (perintah) dalam ayat tersebut tidak tegas, karena masih ada peluang yang memperkenankan untuk tidak mencatat, ketika ada trust (kepercayaan) dari kedua belah pihak. Maka, hukum membukukan transaksi adalah mandub/sunnah. Dalam fiqh mandub sering didefinisikan sesuatu yang jika dikerjakan pelakunya mendapat pahala, dan jika ditinggalakn tidak mendapat siksa/tidak berdosa.
Selanjutnya, sunnah terbagi dalam tiga macam: sunnah muakkad, sunnah nafilah, dan sunnah fadlilah. Sunnah muakkad yaitu sunnah-sunnah yang menjadi penyempurna bagi hal-hal yang wajib, seperti adzan, shalat sunnah rawatib (sebelum dan sesudah shalat fardlu). Termasuk kategori ini adalah sunnah yang selalu ditekuni Nabi, seperti bersiwak. Sunnah nafilah adalah sunnah yang tidak menjadi rutinitas Nabi, seperti puasa Senin-Kamis. Sedangkan sunnah fadlilah adalah meneladani sifat-sifat Nabi dalam kapasitasnya sebagai manusia, seperti cara makan, minum, berpakaian dan sebagainya. (Abd. Wahhab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh, hlm. 111-112)
Sebagian ulama’ membagi mandub dalam dua macam saja, muakkad (sunnah yang menjadi rutinitas Nabi, tidak pernah ditinggalakn kecuali satu-dua kali sebagai isyarat bahwa hal itu bukan merupakan kewajiban) dan ghairu muakkad (sunnah yang tidak menjadi rutinitas Nabi). (M. Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, hlm. 39 ).

WAJIB January 22, 2007

Posted by cfssyogya in Ensiklopedia Fiqh.
1 comment so far

SEBAGAIMANA telah dibahas dalam edisi sebelumnya bahwa hukum adalah titah Allah (khithābullah) yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, maka dalam ushul fiqh titah itu (khithāb) terbagi dalam tiga macam: (1) titah yang mengandung tuntutan untuk berbuat, (2) titah yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan, (3) titah yang memberikan opsi (pilihan) antara berbuat dan meninggalkan. Dari pembagian yang pertama melahirkan hukum wujub (wājib, sesuatu yang harus dikerjakan) dan nadb (mandūb, hal yang disunnahkan). Dari pembagian yang kedua muncul hukum tahrīm (muharram, sesuatu yang diharamkan) dan karāhah (makrūh, sesuatu yang dibenci). Macam yang terakhir melahirkan ibāhah (mubāh, sesuatu yang diperbolehkan/diwenangkan). (Tajuddin al-Subkiy, Matn Jam’u al-Jawāmi, juz. I, hlm. 80-84).

Oleh karena itu, yang menjadi pembahasan adalah macam yang pertama, yaitu titah Allah yang mengandung tuntutan untuk berbuat. Titah yang mengandung tuntutan untuk berbuat ini masih terbagi dua. Jika tuntutan tersebut tegas (jāzim) maka dinamakan wujub (wājib, sesuatu yang harus dikerjakan), dan inilah yang menjadi pembahasan kita. Sebaliknya, jika tuntutan itu tidak tegas (ghairu jāzim) maka disebut nadb (mandūb, hal yang disunnahkan). Pendek kata, wujub/wajib dalam istilah ushul fiqh adalah titah Tuhan yang mengandung tuntutan untuk berbuat secara tegas. (Abu Zahrah, Ilm Ushūl al-Fiqh, hlm. 26-27).

Term wajib dan fardlu merupakan kata sinonim dalam fiqh. Kecuali ulama’ Hanafiyah yang membedakan penggunaan fardlu dan wajib. Fardlu digunakan untuk menyebut hukum yang berdasarkan dalil yang bersifat pasti (qath’iy) seperti al-Qur’an dan Hadits Mutawatir, sementara wajib merupakan sebutan bagi hukum yang berlandaskan dalil yang tidak pasti (dzanniy) seperti hadits ahād. Namun, perbedaan ini bersifat formalitas saja, bukan hal yang prinsip. Dengan begitu, kedua term fardlu dan wajib tetap diposisikan sebagai kata yang sinonim. (Al-Bannāniy, Hāsyiyah al-Bannāniy, juz. I, hlm. 89).

Fardlu atau wajib dalam istilah ushul fiqh adalah titah Allah (khithābullah) yang mengandung tuntutan untuk berbuat secara tegas. Seperti firman Allah: “aqim al-shalah…” (dirikanlah shalat)

Ayat ini menunjukkan perintah untuk melaksnakan shalat secara tegas, sebab menggunakan lafadz aqīmu yang berbentuk amar (perintah). Dalam istilah fiqh, wajib sering didefinisikan sebagai sesuatu yang jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan berdosa dan mendapat siksa. (Abu Zahrah, Ilm Ushūl al-Fiqh, hlm. 26-27).

Selanjutnya, hukum wajib di atas terbagi dua: wajib ‘ainīy dan wajib kifa’iy. Wajib ‘ainīy adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu, tidak cukup dengan hanya sebagian orang saja yang melaksanakan, lalu yang lain menjadi gugur kewajibannya. Seperti kewajiban shalat yang lima waktu (maktūbah). Sedangkan wajib kifa’iy adalah kewajiban yang cukup hanya dilaksnakan oleh sebagian orang saja, sementara yang lain menjadi gugur kewajibannya (tidak harus dilaksanakan oleh masing-masing individu). Seperti kewajiban shalat jenazah, menjawab salam, membangun rumah sakit dan lain-lain. Perbedaan yang prinsip antara keduanya, bahwa yang menjadi obyek dari wajib ‘ainīy ialah orang yang melaksanakan (fā’il), sebelum orang tersebut melaksanakan, maka kewajiban tetap menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan obyek dari wajib kifa’iy ialah perbuatannya (fi’il), tidak memandang siapa yang menjadi pelaku (fā’il), yang terpenting perbuatan tersebut terlaksana. (Zakaria al-Anshāriy, Ghāyah al-Ushūl ‘alā Lubb al- Ushūl, hlm. 26-27).