jump to navigation

Tobat Nasional dan Komitmen, 23 Maret 2007 March 24, 2007

Posted by cfssyogya in Artikel.
add a comment

Tobat Nasional dan Komitmen
Anak Bangsa

“Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”
(QS: Al-Maidah/5: 39)

Tidak seperti biasanya, siang itu Candi Prambanan dipenuhi dengan kerumunan manusia yang terlihat antusias dan khidmat. Nyanyian relijius itu mengalun sangat merdu menebar pesona, menyentuh hati dan menggetarkan bilik-bilik keimanan. Gerak gemulai para penari semakin menambah suasana menjadi sangat meriah tetapi penuh dengan nuansa sakral yang sangat kental. Inilah mungkin saat yang tunggu-tunggu, momen ketika para pemuda mengarak sebuah patung berwajah seram, ogoh-ogoh. Para pemuda itu menggiringnya kesana kemari hingga patung itu roboh. Itulah replika butha sebuah simbol sifat buruk, jahat dan penuh hawa nafsu yang hendak dimusnahkan.
Demikian suasana upacara Tawur Agung Kesanga yang dilaksanakan oleh umat Hindu Yogyakarta menyambut Hari Raya Nyepi di pelataran Candi Prambanan. Tujuan upacara ini selain sebagai persembahan kepada Tuhan juga bermakna menyeleraskan kembali alam semesta beserta isinya. Keesokan harinya mereka melaksanakan Catur Barata sebagai momen penyepian yang berarti momen melakukan refleksi, otokritik, introspeksi, menyesali dan memperbaiki kesalahan di masa silam sembari menatap masa depan yang lebih baik. Ritual ini dilakukan oleh umat Hindu dengan cara tidak menyalakan api, tidak bepergian, tidak bekerja dan tidak mencari hiburan.
Seluruh rangkaian upacara dan ritual umat Hindu tersebut sarat dengan makna dan muatan filosofis yang sangat mendalam. Sebuah makna, harapan, tindakan yang saat ini justru sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Negeri ini secara beruntun mengalami musibah baik di udara, laut dan darat maupun di perut bumi. Selain bencana alam, ada juga bencana sosial seperti kerusuhan Poso, para PKL dan aparat yang kisruh, lumpur lapindo yang tak kunjung reda dan berbagai musibah lainnya yang tak kunjung mendapatkan solusi yang memadai. Kondisi ini membutuhkan tidak hanya rangkaian bunga keperihatinan dan janji-janji para politisi, tetapi semua komponen bangsa harus melakukan refleksi dan introspeksi total terhadap semua kesalahannya.
Di lain pihak, beberapa hari lagi tepatnya pada tanggal 31 Maret (12 Rabi’ul Awal) umat Islam juga akan merayakan suatu upacara relijius, Maulid Nabi. Peringatan ini menjadi sangat penting bagi umat Islam tidak hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai wahana refleksi kondisi umat Islam saat ini. Sudahkah umat Islam beramal seperti yang telah diajarkan oleh Nabi. Sudahkah umat Islam bersikap seperti sikap penyayang yang diperagakan Nabi di masa silam. Sudahkah umat Islam mempunyai komitmen seperti komitmen perdamaian yang dimiliki oleh Nabi.

Nyepi dan Maulid; Momen Pertobatan Nasional
Dua momen relijius dari dua tradisi bertemu pada bulan ini, yakni Hari Raya Nyepi (19 Maret) dan Peringatan Maulid Nabi (31 Maret). Di tengah kondisi bangsa yang selalu diterpa bencana silih berganti, dua momen ini menjadi satu peluang bagi bangsa ini untuk melakukan refleksi total atas cara kita beragama, berbangsa dan bernegara. Tegasnya, sudah saatnya bangsa Indonesia melakukan “tobat nasional” atas segala kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya.
Pada tanggal 09 Maret kemaren seluruh jajaran pemerintah pusat mengadakan doa bersama di Masjid Istiqlal dan menyerukan tobat nasional. Hal ini didasarkan atas segala bencana yang menerpa bangsa ini secara beruntun. Dengan melakukan tobat berarti kita menyadari bahwa segala bencana yang terjadi saat ini bukan sebagai hukuman Tuhan ataupun kesalahan lingkungan, tetapi karena efek dari kesalahan, kelalaian dan dosa besar yang dilakukan oleh kita sendiri.
Tetapi, cukupkah kita dengan mengucapkan tobat dan berdoa tetapi tetap membiarkan kesalahan tersebut terus mengalir. Dalam Islam, tobat (taubat dalam term Islam) merupakan fase yang harus dilalui untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Dengan bertobat berarti seseorang telah kembali lahir dalam keadaan suci dan bersih. Tetapi tidak semua tobat bisa diterima. Ibnu Arabi mendefinsikan Tobat sebagai meninggalkan dan menyesali semua perbuatan tercela yang dilakukan pada masa lalu dan berupaya untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. (Risalah Qusyairiyah, hlm. 92-95).
Definsi di atas disebut sebagai taubatan nasuha yang sesuai dengan firman Allah:
يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إلِىَ اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاَتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تجَرِْيْ مِنْ تحَتْهِاَ الأْنهَارُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai” (QS . At-Tahrim/66: 8)
Taubatan nasuha dalam ayat tersebut adalah tobat yang tulus berangkat dari hati nurani dengan disertai komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di masa yang akan datang (QS: Al-Maidah/5: 39). Tobat bukan sekedar doa simbolik, menjerit-jerit memohon ampunan dan bersama-sama memanjatkan doa tetapi perbuatan jelek masih menghiasi kehidupan kita.
Selanjutnya, apakah tobat nasional yang telah diselenggarakan baru-baru ini masuk dalam kategori taubatan nasuha? Ada dua cara untuk mengukur tobat seseorang masuk dalam kategori taubatan nasuha. Pertama, adanya penyeselan terhadap dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Kedua, adanya komitmen untuk meninggalkan dosa dan kesalahan yang pernah dilakukannya. Hal ini selaras dengan jawaban Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang makna taubat. Beliu menjawab: “Taubat adalah melakukan enam hal atas segala dosa yang pernah dikerjakan; yakni, menyesali kesalahannya, mengqadha’i kewajiban yang pernah ditinggalkannya, mengembalikan hak orang lain, meminta maaf kepada orang yang disalahi, memiliki komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan dan mendidik dirinya untuk selalu taat kepada Allah sebagai ia mendidik dirinya untuk bermaksiat kepada-Nya”.
Dengan demikian, tobat nasional tersebut akan sangat berarti apabila disertai penyesalan seluruh komponen bangsa baik pemerintah dan masyarakat secara luas atas segala kesalahan dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Maka sangat tidak berarti apabila tobat nasional didengungkan sementara korupsi jalan terus, perusakan alam terus berlanjut dan pemerkosaan terhadap alam dan hak-hak orang lain masih menjadi tontonan harian di negeri ini. Tobat nasional seperti itu tidak lebih sekedar lisptik politik untuk menyembunyikan kesalahan kita sendiri.

Dari (Me)nyepi Menuju Kelahiran (Maulid) Kembali
Tobat adalah perilaku relijius. Ia tidak hanya perilaku profan yang tidak ada hubungannya dengan dimensi sakralitas. Dengan melakukan tobat seseorang telah melakukan perjanjian sakral dengan Tuhan untuk memperbaiki seluruh sikap dan perbuatannya. Karena itulah, tobat sangat terkait dengan perilaku keagamaan.
Di bulan ini dua momen, Hari Raya Nyepi dan Maulid Nabi, adalah peringatan relijius yang sangat berharga untuk dijadikan wahana refleksi pribadi dan kelompok untuk melakukan pertobatan nasional. Seluruh komponen bangsa dari lintas kultural dan tradisi keagamaan semestinya mempunyai inisiatif untuk melakukan tobat nasional. Sudah saatnya setiap kelompok keagamaan tidak saling menonjolkan keperkasaan identitas masing-masing. Saat ini dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan memanjatkan doa bersama demi kesejahteraan bangsa.
Tobat memang perilaku individual menyangkut komitmen pribadi dengan Tuhannya. Akan tetapi, tobat nasional secara kolektif saat ini sangat dibutuhkan karena menyangkut kehidupan masyarakat secara luas. Seakan-akan Indonesia saat ini ingin meratapi kesedihan dan menyadari segala keterpurukan dan kesalahan seluruh komponen bangsa. Dengan tobat nasional, secara psikologis, masyarakat luas akan terdorong untuk menginsafi segala kesalahannya dan mencoba memperbaiki sikap di masa selanjutnya.
Dalam ajaran Hindu kita kenal beberapa lima pedoman, darma yang berarti kebenaran, satya yang berarti kejujuran, prema yang berarti cinta kasih, santi yang berarti kedamaian, ahimsa yang berarti tanpa kekerasan. Itulah, nilai-nilai spiritual dan sosial yang dibutuhkan bangsa saat ini. Dari perlilaku (me)nyepi dengan meratapi kesalahan, melakukan refleksi dan introspeksi, menahan hawa nafsu untuk saling merusak diharapkan bangsa ini akan segera lahir (maulid) kembali dengan wajah baru Indonesia yang lebih baik. Bertobatlah Indonesia sebelum kehancuran total menjemput bangsa ini, karena di saat itulah tobat kita hanyalah kesia-sian. (QS: An-Nisa’/4: 18). Falyatafaqqah!

Advertisements

Jihad Melawan Narkoba, 16 Maret 2007 March 15, 2007

Posted by cfssyogya in Artikel.
1 comment so far

Jihad Melawan Narkoba

”Sesungguhnya syaitan itu bermaksud
Hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang;
maka berhentilah kamu”.
(QS. Al-Maidah/5: 91)

(more…)

Mendidik Anak Tanpa Kekerasan, 09 Maret 2007 March 15, 2007

Posted by cfssyogya in Artikel.
2 comments

Mendidik Anak Tanpa Kekerasan
“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah,
lalu kedua orangtuanya yang menjadikan ia
Yahudi, Nasrani atau Majusi.”
(HR. Baihaqi).
Plakkk! Sebuah tamparan kuat mendarat di pipi Rio (bukan nama sebenarnya), bocah berumur 9 tahun itupun meringis kesakitan. Iapun menangis tersedu-sedu hingga tubuh mungilnya terguncang-guncang. Batinnya berguncang mempertanyakan apa yang salah pada dirinya, sehingga harus diperlakukan seperti itu. Perlakuan itu ia dapatkan hanya karena ia tidak dapat mengerjakan tugas matematika yang diberikan oleh gurunya. Begitulah nasib si Rio dan mungkin ribuan anak di Indonesia yang masih mendapatkan perlakuan yang sama.
Kekerasan dalam dunia pendidikan anak di Indonesia memang marak terjadi. Ia menjadi satu problem dari sekian probelamatika yang melilit dunia pendidikan kita. Posisi anak didik dalam sekolah belum mendapatkan porsi yang proporsional. Ia masih diibaratkan obyek yang pantas diperlakukan sekehendak guru. Dengan dalih mencerdaskan guru berhak untuk memaksa, menghardik, bahkan kalau perlu menyakiti dengan tindakan kekerasan.
Gambaran di atas bukanlah satu-satunya kasus kekerasan yang dialami anak di Indonesia. Ada sederet kasus serupa yang kerap kali mewarnai dunia pendidikan mereka. Dalam catatan KNPAI (Komite Nasional Perlindungan Anak Indonesia) ada sekitar 221 kekerasan fisik yang dilakukan guru terhadap muridnya di berbagai tempat di Indonesia, belum lagi kekerasan psikis dan seksual. (Kompas/26/02/2007).
Fenomena ini sudah sangat memperihatinkan. Sikap itu bukan hanya bertentangan dengan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak dasar anak, tetapi secara psikologis dan fisik sangat merugikan anak-anak. Perlakuan semacam ini hanya akan menciptakan ketaatan semu anak-anak kita. Sehingga, kemauan belajar bukan karena berangkat dari kesadarannya sendiri, melainkan karena takut akan sanksi yang akan didapatkan. Secara psikologis tindakan kekerasan terhadap anak akan menciptakan mental pecundang, penurut palsu dan pembangkang.
Sebenarnya Indonesia ikut meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA) PBB dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Tetapi, mulai diberlakukan di Indonesia tanggal 5 Oktober 1990. Pada tanggal 22 Oktober 2002, Indonesia telah membuat UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
Ironisnya, masyarakat, guru masih melegitimasi kekerasan yang dilakukan terhadap anak didik. Masyarakat masih menganggap bahwa mendidik dengan cara kekerasan dianggap paling efektif supaya anak merasa takut, taat dan manut terhadap perintah guru. Dalam pribahasa-misalnya-ada ungkapan ada emas di ujung rotan. Artinya boleh menggunakan kekerasan dalam mendidik anak.

Menafsir Ulang Teks
Di sisi lain, agamapun tidak sedikit ditemukan teks yang seakan mengamini cara didik seperti itu. Terbukti dari beberapa hadits yang tercantum di beberapa literatur klasik membolehkan hal tersebut (al-Dimyatiy, Hāsyiyah I’anah al-Thālibīn, juz. I, hlm. 24). Teks-teks ini seakan menjadi justifikasi keyakinan masyarakat awam dalam mendidik anaknya. Karena itulah, harus ada perubahan pandangan dengan cara membongkar dan menafsirkan ulang teks tersebut.
Berangkat dari sebuah hadis Nabi :

مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ باِلصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَرَ سِنِيْن
Artinya: “Perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat ketika dia berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka apabila sampai berusia sepuluh tahun dia tetap enggan mengerjakan shalat”. (HR. Ahmad dan Abu Daud).
Hadis di atas banyak dijadikan rujukan ulama sebagai justifikasi dalam mendidik anak. Dalam fiqh klasik misalnya, dituturkan bahwa ketika seorang anak tidak mengerjakan shalat pada saat berusia 7 tahun, maka harus diperingatkan untuk mengerjakan shalat. Lantas ketika usia mereka menginjak 10 tahun tetap tidak mengerjakan shalat, maka orang tua boleh memukulnya dengan tangan, bukan dengan kayu atau alat pukul lainnya, dan dengan catatan pukulan yang mendidik.
Panduan fiqh klasik ini sering disalahartikan oleh beberapa pendidik sebagai sebuah legitimasi untuk mendidik anak dengan cara kekerasan. Seakan sudah menjadi kewajiban bagi seorang guru apabila melihat anak yang nakal, maka tangan sang guru sebagai pelajarannya. Karenanya, tidak jarang para pendidik yang lebih menekankan hasil dari proses yang dijalankan. Asal anak bisa paham cara apapun bisa dilakukan meskipun dengan ancaman, intimidasi bahkan sampai tindakan kekerasan.
Karena itulah, teks klasik tersebut perlu ditafsir ulang. Titik tekan dari pemukulan yang dianjurkan seperti dalam hadist tersebut adalah pada sisi mendidiknya, bukan memukulnya. Memukul bukan suatu cara paten yang dianjurkan oleh Islam. Dengan kata lain, hadist tersebut mengandung pengertian betapa pentingnya mendidik anak sebagai tanggungjawab orang tua.
Bahkan, Ibn Suraij tidak memperkenankan memukul di atas hitungan 3 kali. Izzudin Ibn Abdis Salam juga berpendapat, walaupun, orang tua yakin kalau anak tersebut dipukul sampai keras (menyakitkan) dia tidak akan jera, tetap orang tua tidak boleh memukul dengan cara yang kasar. Sebab, yang menjadi fokus perhatian adalah sisi mendidiknya. (al-Dimyatiy, Hāsyiyah I’ānah al-Thālibīn, juz. I, hlm. 24; Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh, juz. I, hlm. 724).
Abul Hasan meriwayatkan bahwa suatu hari seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad saw: “Ya Rasulullah, apakah hak anakkku dariku?” Nabi menjawab:”Engkau baguskan nama dan pendidikannya, kemudian engkau tempatkan ia di tampat yang baik.” Inilah tuntunan yang diberikan Islam bagi orang tua dalam memberikan pendidikan yang baik bahkan memberikan nama sekalipun.

Pendidikan Berbasis Kasih Sayang
Kita harus bisa belajar dari cara Nabi mengajar. Beliau menyampaikan materi pada shahabatnya dengan kata yang lembut, kasih sayang, tawadlu’, hubungan persaudaraan, bukan hubungan antar murid dan guru. (Dr. M. ‘Ajaj al-Khatib, Ushūl al-Hadīts, hlm. 59). Bahkan Nabi bersabda :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لمَ ْيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلمَ ْيُوْقِرْكَبِيْرَنَا
Artinya: “Bukan termasuk golonganku orang yang tidak kasih sayang terhadap yang muda (anak-anak) dan tidak menghormati yang lebih tua”.
Karena itulah harus ada perubahan cara pandang dalam mendidik anak. Seorang psikolog, Dorothy Law Nolte, berujar: “Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan.” Bila orang tua gagal mengungkapkan rasa sayang pada anak-anaknya, anak-anak tersebut tak akan mampu menyatakan sayangnya kepada orang lain.
Pendidikan awal anak sangat menentukan bagi perkembangan mental dan jiwa di masa yang akan datang. Setiap orang harus mengetahui bahwa anak memiliki hak yang sama sehingga bisa menjadi dasar perubahan untuk kehidupan yang lebih baik.
Cita-cita di atas dapat terlaksana dengan merubah paradigma para pendidik kita. Merubah dari pendidikan berbasis kekerasan menuju pendidikan berbasis kasih sayang. Perlu disosialisasikan secara transformatif dan menyeluruh tentang hadits-hadist maupun ayat-ayat yang masih mempunyai peluang mempunyai arti melegitamasi tindak kekerasan dalam pendidikan, termasuk hadist diatas.
Penggunaan Hadits Riwayat Ahmad dan Abu Daud di atas, yang sangat populer dalam pendidikan anak di kalangan pesantren dan masyarakat awam, harus diiringi dengan penjelasan yang menyeluruh untuk mendapatkan ‘ruh’ dari hadits tersebut. Yang terjadi selama ini masyarakat dan bahkan para guru hanya tahu bahwa memukul adalah bagian dari ajaran Rasulullah dalam mendidik anak. Bagaimana etika memukul, untuk apa dia memukul, dan apa tujuan memukul serta yang terpenting adalah kapan pemukulan itu harus dilakukan, tidak pernah ada pembahasan secara serius apalagi sosialisasi terhadap umat. Akhir kata, mendidik dengan cara kekerasan hendaknya segera diganti dengan kasih sayang. Falyatafaqqah!

Mencegah Para Penimbun Beras, 23 Februari 2007 March 15, 2007

Posted by cfssyogya in Artikel.
add a comment

Mencegah Para Penimbun Beras

“Tidak menimbun harta kecuali orang yang durhaka”.
(H.R. Muslim)

Siang itu sinar matahari sangat menyengat kulit. Udara yang berhembus pun tidak mampu menandingi terik panas yang sedang mengamuk. Padahal saat ini sedang musim hujan, tetapi udara siang itu sangat panas. Jangankan di luar rumah, berada dalam rumahpun sangat tidak mengenakkan. Tetapi, sangat aneh. Segerombolan ibu-ibu dan bapak-bapak menjemur badan mereka di siang yang tidak bersahabat ini. Seakan mereka tidak mengenal rasa panas, meskipun keringat bercucuran. Mereka saling dorong-mendorong demi mendapatkan tempat yang terdepan.
Sekejap kamipun mendapat jawaban dari perilaku aneh masyarakat tersebut. Ya, mereka sedang memperebutkan beras murah saat operasi pasar dilakukan oleh Bulog setempat. Tak peduli keringat bercucuran dan saling menyikut satu sama lain, asal dapat beras yang murah. Bahkan kerasnya persaingan tersebut menyebabkan dua jiwa telah dikorbankan. Sungguh sebuah kisah tragis dari pergulatan kaum miskin untuk sekedar mendapatkan sesuap nasi.
Belum tuntas persoalan banjir yang melanda di berbagai daerah, musibah-pun silih berganti berdatangan menyapa bumi pertiwi ini. Di berbagai daerah saat ini harga beras semakin mahal yang berkisar antara 4500-7000. Cuaca yang buruk dua bulan ini menyebabkan panen beras menjadi terhambat. Sehingga terjadilah kelangkaan beras yang meniscayakan tingkat harga beras yang semakin tinggi.
Pemerintah telah berusaha melakukan stabilisasi harga dengan melempar beras murah ke tengah masyarakat. Tetapi operasi pasar tersebut belum mengatasi persoalan secara tuntas. Di samping banyak rakyat miskin yang sulit untuk mendapatkan beras tersebut, banyak beras murah jatuh pada pedagang yang justru akan menjualnya dengan harga sesuai permintaan pasar, yakni harga yang mahal.
Terkait dengan persoalan di atas, ada persoalan penting yang perlu kita sorot, yakni masalah penimbunan beras dan pemutihan beras. Di samping lambatnya panen beras faktor penimbunan juga menjadi variable yang menentukan bagi kelangkaan beras. Tidak dipungkiri banyak sekali praktik penimbunan beras di tengah masyarakat yang menyebabkan kelangkaan beras. Ketika permintaan semakin tinggi para penimbun bergegas menjual hasil timbunan mereka dengan harga yang lebih tinggi. Spekulasi bisnis seperti ini sudah lumrah dilakukan oknum tertentu bahkan menjadi suatu kewajaran karena menguntungkan, tetapi sangat merugikan pihak lain.
Sementara itu kasus kedua adalah pemutihan beras yang dilakukan oleh beberapa pihak agar menjamin beras itu terlihat baru dan layak dikonsumsi walaupun telah lama ditimbun. Walhasil, konsumen akan menyangka bahwa beras hasil campuran bahan kimia ini berkualitas bagus karena terlihat dari warnanya yang putih bersih. Bagaimana menyikapi persoalan tersebut ?

Menghukumi Oknum Penimbun Beras
Dalam Islam setiap persoalan yang berkaitan dengan jual beli adalah mubah, seperti dapat kita temui dalam satu kaidah fiqh :
َاْلمُعَامَلاَتُ طِلْقٌ حَتَّى يَرِدَ اْلمَنْعُ
Artinya : Pada dasarnya jual-beli itu adalah tidak terikat/bebas (diperbolehkan) sampai ada hal atau sebab yang melarangnya.
Dengan ini bisa dimengerti bahwa jual-beli, transaksi ekonomi, bisnis dan perdagangan adalah pekerjaan mubah. Bahkan, Rasul pada masa mudanya adalah seorang pedagang yang handal. Dalam Islam, tidak ada larangan untuk mencegah hal tersebut kecuali ada sebab yang mengakibatkan menjadi hal haram atau tidak diperbolehkan.
Ada dua prinsip utama yang harus terpenuhi dalam transaksi yakni, adanya kerelaan kedua belah pihak dan tidak ada satupun yang dirugikan. Dua prinsip utama ini mengacu pada sabda Nabi:
إنَّمَا اْلبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
Artinya: “Sesungguhnya jual-beli harus (berdasarkan ) saling rela (dari kedua belah pihak)”.
Dan sabda Nabi:
لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ
Artinya: “Tidak boleh membuat mudlarat (kepada orang lain) dan tidak boleh membuat mudlarat (sebagai balasan atas tindakan orang lain)”.
Bagaimana hukum bagi para penimbun dan pemutih beras? Dalam kajian fiqh penimbunan (ihtikar) didefinisikan sebagai perbuatan menyimpan barang untuk dijual lagi pada saat harga mahal. Jadi perbuatan apapun yang ada indikasi untuk menyimpan dan menjualnya kembali pada saat harga menjulang tinggi termasuk dalam kategori ihtikar.
Transaksi jual beli seperti itu termasuk hal dilarang dalam Islam. Hanya saja terdapat istilah yang berbeda dalam penyebutan pelarangan tersebut. Ulama fiqh sepakat mengkategorikan penimbunan sebagai hal yang diharamkan, sementara Abu Hanifah menyebutnya dengan makruh tahrim. (Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh, Juz IV, hlm. 2690). Akan tetapi, pada prinsipnya jual beli dengan modus seperti ini sangat dicegah oleh Islam karena menimbulkan gharar (kerugian bagi orang lain).
Demikian juga para oknum pemutih beras. Dalam perbuatan ini ada indikasi gharar terhadap konsumen, sehingga menyebabkan perbuatan semacam itu dilarang. Termasuk kategori gharar adalah pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya. (Ibn Rusd, Bidāyat al-Mujtahid, II, 119). Dalam kasus beras yang diputihkan, perbuatan pemutihan beras jelas luput dari pengetahuan konsumen. Mereka menyangka bahwa kualitas barang tersebut sudah terjamin. Karena itulah, dua model transaksi beras baik penimbunan dan pemutihan beras adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam karena mengandung gharar terhadap konsumen.

Menghakimi Oknum Penimbun Beras
Uraian di atas telah jelas dituturkan hukum-hukum bagi para penimbun dan pemutih beras. Selanjutnya bagaimana menghakimi keduanya?. Dalam kajian fiqh ada dua hal yang harus dikenakan bagi para penimbun, pertama membawa para penimbun ke hadapan hakim untuk diproses Kedua, penimbun harus dikenai sanksi (ta’zir) yang tegas. (Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh, Juz IV, hlm. 2694).
Pada dasarnya masyarakat bebas menggunakan harta mereka sendiri, namun pemerintah punya otoritas untuk mengatur sirkulasi harta mereka. (M. Fathiy al-Dariniy, al-Manāhij al-Ushūliyah, hlm. 160). Dengan demikian, pemerintah bertanggungjawab dalam menegakkan hukum dan sanksi yang tegas bagi para perusak sistem sosial dan ekonomi yang merugikan orang lain. Segala kebijakan pemerintah harus sealur dengan kemaslahatan. Dan kemaslahatan umum harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi (kelompok). Falyatafaqqah!

Menghormati Waria, 02 Februari 2007 March 15, 2007

Posted by cfssyogya in Artikel.
add a comment

Menghormati Waria sebagai Manusia

“Dan kami telah memulyakan anak-anak Adam …”(Q.S. al-Isra’/17:70)

Sejuknya angin sore menambah cerah jilbab Suniyah yang menjulur hampir menutupi sebagian tubuhnya yang mungil. Suaranya lembut dan ramah dalam menyapa setiap orang yang dikenalinya. Menyentuh lelaki yang bukan muhrim tanpa hijab, baginya haram. Dia cukup dengan mengangkat tangan sembari mengulas senyum bila ada lelaki hendak menyalaminya. Tetapi, tidak jarang dia mendapat celaan dari orang sekitarnya justru karena dia menggunakan jilbab. Baginya, walaupun fisiknya beralat kelamin lelaki, tetapi jiwanya merasa sebagai perempuan. Dia tidak jatuh cinta terhadap perempuan, melainkan kepada lelaki. Sebab itulah dia tetap mempertahankan jilbabnya.
Kenyataan di atas bukanlah fenomena langka lagi, setiap hari kita menemukan begitu banyak orang-orang yang mengalami kegalauan seksual seperti di atas. Wajah Dorce Malagama yang menghiasi layar kaca setiap pagi. Di perempatan lampu merah Janti, Gejayan, Mirota, atau mungkin di sekitar kantor pos dan taman pintar kita akan menemukan banyak kaum Adam berpenampilan seperti perempuan. Tidak jarang mereka diperlakukan secara tidak adil , dan terkucilkan dari keluarga dan masyarakatnya sendiri. Dengan beragam profesi, mereka berjuang agar keberadaannya tidak hanya diakui oleh masyarakat, tetapi negara dan bahkan agama sekalipun. Atas kenyataan tersebut, bagaimana kita harusnya bersikap ? Adakah Islam berbicara tentang ini ?
Wanita-pria yang akrab di sebut waria atau bencong tidak sama dengan gay, yakni seorang lelaki yang suka terhadap sesamanya. Gay secara fisik dan psikisnya sama seperti pria lainnya. Hanya saja dia lebih senang berhubungan seksual dengan sesama jenisnya. Sedangkan waria berpenampilan seperti perempuan dan mengidentifikasikan dirinya seperti perempuan juga. Di Indonesia keberadaan orang-orang semacam ini semakin bertambah kian tahun. Di Jakarta saja, terdapat sekitar lebih dari 6 ribu waria yang terdata di Yayasan Srikandi Sejati. Sebuah Yayasan nirlaba khusus menangani masalah waria dan dibina juga oleh kaum waria sendiri.

Waria dalam Islam
Dalam pandangan Islam, membincangkan seputar waria tidak mendapatkan porsi yang besar, dibanding hukum-hukum yang lain. Sejak zaman Nabi-nabi dahulu, fenomena orang lelaki memyerupai perempuan itu sudah ada. Bahkan beberapa hadits sangat keras melihat fenomena tersebut. Salah satunya berbunyi :
لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ اْلمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَاْلمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Artinya :
“Rasulullah melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai laki-laki” (H.R. Bukhari)
Pada waktu itu datang seorang sahabat kepada Nabi bersama seorang waria. Saat itulah Nabi bersabda sebagaimana hadits di atas. Saat itu Nabi ditanya seorang shahabat apakah dia harus dibunuh? Nabi menjawab agar ia diasingkan saja. Pengasingan diambil agar ia selamat dari cemoohan dan perlakuan diskriminasi dari masyarakat Arab yang memang keras saat itu. (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh, juz. IV, hlm. 2683-2684).
Oleh karenanya, perlu diketahui beberapa hal. Pertama, tujuan pengasingan yang dilakukan Nabi saat itu adalah untuk melindungi waria dari tindakan masyarakat yang mengancamnya. Kedua, waria yang diasingkan tersebut adalah lelaki yang memang sengaja mengubah dirinya menjadi wanita. Bukan faktor bawaan sejak kecil yang di luar kontrol dirinya. Inilah yang dikecam keras oleh Islam. Ketiga, pelarangan Nabi tersebut sebagai upaya menjaga keberlangsungan kehidupan manusia (hifdh al-nasl). Bagaimana jadinya jika seluruh pria di muka bumi ini menjadi pria? Tentu keberlangsungan hidup manusia akan terputus, karena proses keturunan akan terhenti.
Perlu diketahui bahwa ada orang yang terpanggil menjadi waria karena semacam kodrat yang datang dengan sendirinya, tanpa dibentuk dan disengaja. Penentangan hadis tersebut terhadap waria justru pada mereka yang merubah keadaannya menjadi waria dengan sengaja dan sadar. Karenanya, waria yang lahir secara naluriah tanpa sengaja dibentuknya, tidak termasuk dalam cakupan hadis di atas.
Lain halnya dengan laki-laki yang sengaja merubah dirinya menjadi perempuan, apalagi merubahnya dengan alasan ekonomi dan menjadi PSK seperti fenomena sekarang ini yang banyak kita jumpai di sudut kota. Seperti halnya yang diserukan oleh Nabi. Tentu saja terapi tersebut tidak dapat dilakukan dengan sendirinya, tetapi memerlukan bantuan dari masyarakat luas. Pengakuan masyarakat terhadap keberadaan dirinya sangat membantu proses terapi tersebut.

Waria dalam Masyarakat
Pada dasranya waria tidak pernah menginginkan dirinya dilahirkan menjadi seorang waria. Sama seperti oarng yang tidak pernah meminta lahir menjadi orang cacat fisik.
Secara normatif, agama memang dengan jelas dan tegas melarang orang yang mengubah dirinya dari laki-laki menjadi wanita dengan sengaja. Kendati demikian, bukan berarti orang waria diidskriminasikan begitu saja. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengasingkan mereka, apalagi dengan landasan hadis Nabi di atas.
Kita masih melihat waria sebelah mata. Tidak jarang para waria ini diperlakukan tidak secara manusiawi. Di dalam masyarakat dia dikecam, dalam keluarga mereka diusir, dan oleh negara mereka tidak diakui. Betapa perih batin yang mereka rasakan. Sementara mereka tidak tahu harus berbuat apa atas kelainan yang mereka derita.
Keberadaan waria memang sebuah kenyataan kompleks. Ia terangkum dari berbagai faktor. Faktor didikan sejak kecil ternyata memainkan peranan cukup besar. Misalnya sejak kecil orang tua memperlakukan anak lelakinya seperti perempuan, memakaikan rok mini, anting-anting, bunga, dan semacamnya. Perlakuan ini akan membentuk watak anak menjadi lebih dominan bertiknya laiknya perempuan. (Prof. Dr. Koentjoro, Jawa Pos, 08/06/2005).
Aliran nativisme dalam psikologi perkembangan, anak kecil ibarat tabularasa atau semacam wadah kosong (Ladislaus Naisaban, Para Psikolog Terkemuka, hlm. 271-272). Segala yang diserap oleh anak pada fase pertumbuhan berpotensi ditiru menjadi watak. Fase ini dapat disebut sebagai fase cermin, karena segala tindakan yang berasal dari luar dirinya akan menjadi cermin bagi anak untuk menegaskan dirinya (Marx Bracher, Jeacques Lacan, Diskursus dan Perubahan Sosial, hlm. Xvi-xvii). Tidak heran jika Rasul pernah mewanti-wanti bahwa orang tua sangat menentukan akan menjadi Islam atau tidak anak tersebut sebagaimana hadits: ”Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia beragama Yahudi, Nashrani, dan Majusi”.
Kenyataan ekonomi bangsa yang demikian parah dan terpuruk memaksa komponen masyarakat kelas bawah yang lemah, berusaha mendapatkan sesuap nasi dengan jalan apapun. Tidak jarang seseorang mengubah dirinya menjadi waria hanya karena faktor ekonomi. Waria sangat lekat dengan praktik prostitusi. Itulah yang menjadikan bayangan miring terhadap waria dalam masyarakat kita. Padahal banyak waria yang berpendidikan dan ia memilih menjadi waria bukan didorong faktor ekonomi, melainkan secara kodrati jiwa mereka seperti perempuan.

Menghormati untuk Memebaskan
Karenanya keberadaan seorang waria tidak bisa dilihat sebelah mata, apalagi menghakimi mereka sebagai sampah masyarakat yang harus dimarjinalkan. Memperlakukan mereka sebagai aib keluarga, marjinal, dan dihakimi secara buruk, tidak akan membantu mereka untuk keluar dari gejolak psikis yang mereka rasakan. Sebab, mereka tidak pernah menginginkan dirinya untuk lahir menjadi waria.
Memarjinalkan waria tidak akan menyelesaikan masalah. Sikap marjinalisasi justru semakin menjadikan mereka lebih senang bergaul dengan komunitas waria mereka. Sudah cukup mereka merasa tersiksa dengan ketidakdormalan psikis yang mereka rasakan. Sekalipun Islam tidak memberikan ruang kepada waria, bukan berarti mereka harus dimarjinalkan begitu saja. Bagaimanapun waria juga manusia seperti kita yang juga ingin diperlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan manusia lainnya.
Tindakan Nabi denngan mengasingkan waria dalam hadis di atas adalah bentuk perlindungan Nabi atas nama kemanusiaan. Waria juga manusia. Ketika earia dalam kondisi bahaya, Nabi memberi soluis terbaik agar diasingkan, bukan malah dimarjinalkan.
Tindakan pengasingan sebagai usaha Nabi untuk menyadarkan bahwa si waria harus kembali pada komunitasnya sebagai lelaki. Namun, kesadaran harus didukung dari faktor luar, yaitu masyarakat sendiri. Bagaimana masyarakat bisa merangkul mereka untuk kemudian mengentas keluar dari ke-waria-annya. Dengan perlakuan yang ramah, memberikan ruang sosial secara manusiawi, tidak menutup kemungkinan akan menjadi obat yang memebebaskan mereka dari belenggu kecenderungan menjadi waria yang menyikasa batinnya. Falyatafaqqah!.

Harmonisasi Kepentingan Ekonomi dan Ekologi, 16 Februari 2007 March 15, 2007

Posted by cfssyogya in Artikel.
5 comments

Harmonisasi Kepentingan Ekonomi dan Ekologi

….janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (al-Qashash/28:77)

Air mata itupun menetes sederas curahan hujan yang melanda ibu kota, Jakarta. Pria tua itu terus berusaha tersenyum walaupun terasa sulit, namun itu semua dilakukan sekedar untuk menghibur sang belahan jiwa yang menggigil kedinginan di tengah curah hujan dan luapan air yang semakin meninggi. Pria itu hanya bisa mengelus-elus dahi anaknya yang susah untuk tidur karena cuaca semakin buruk. Tatapannya kosong. Pikirannya melayang jauh dengan keluh kesah dalam hati “bagaimana harus menjalani hidup selanjutnya, sementara aset ekonomi telah musnah dihanyut banjir..?”
Demikian potret kepedihan yang dialami masyarakat ketika Jakarta dihantam banjir pada awal Februari kemaren. Jakarta menjadi kolam besar yang menakutkan. Aktifitas kegiatan sosio-ekonomi terhambat, kerugian material tak terhitung dan sedikitnya 55 korban nyawa berjatuhan.
Jakarta sebagai daerah rawan banjir merupakan predikat yang sudah dikenal bahkan sejak zaman kolonial. Banjir merupakan keniscayaan yang dihadapi masyarakat Jakarta setiap kali tiba masa puncak hujan pada bulan-bulan Januari-Februari. Artinya, banjir saat ini bukan kali pertama, bahkan bisa dikatakan sebagai banjir kedua di pemerintahan yang sama. Namun, kenapa hal itu terus terjadi? Kenapa harus menjadi siklis lima tahunan yang sulit ditangani?
Dalam lima tahun terakhir, banyak pengamat mengatakan bahwa tidak ada perubahan yang mendasar dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi bencana rutin ini. Banjir pada tahun 1996 dan 2002 tidak menjadi suatu pelajaran bagi pemerintah. Pembangunan yang berjalan tetap saja berperspektif ekonomi dengan memanfaatkan lahan untuk kemajuan investasi dan ekonomi semata, tanpa ada suatu kepedulian dan pandangan tentang lingkungan.
Menimbang antara Ekonomi dan Ekologi
Alam pada awalnya bergerak secara teratur sesuai hukum Allah (sunnatullah). Air mengalir dari hulu ke hilir, hujan turun secara wajar dan tanah bertugas menyerap curah hujan berapapun banyaknya. Alur ini adalah hukum Tuhan yang berjalan teratur kecuali ada perbuatan manusia yang merusak sistem yang sudah tertata tersebut.
Perbuatan manusia yang sombong, serakah dan melampauai batas dalam memanfaatkan alam menjadi faktor penentu kerusakan alam dan bencana. Manusia lupa, selain tugas mencari kepentingan ekonomi ada tugas lain yang mesti dilakukan oleh manusia, yakni menjaga kelestarian lingkungan (kebutuhan ekologis) (al-Baqarah/2:11).
Pertentangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi semakin dirasakan Jakarta, misalnya, justru bertumpu pada satu kaki dominasi ekonomi atas ekologi. Lahan terbangun menjadi semakin luas seiring dengan semakin majunya kegiatan ekonomi di kota metropolitan ini. Pusat-pusat pertokoan, apartemen, perkantoran bahkan villa tumbuh subur sembari menafikan kebutuhan untuk menjaga lingkungannya.
Salah satu unsur dominan yang menyebabkan banjir adalah semakin berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) yang dimiliki Jakarta. Padahal kawasan ini teramat penting sebagai kawasan tangkapan dan resapan air. Semakin menyempitnya RTH didorong oleh semakin meluasnya alih fungsi kawasan tersebut dengan berbagai bangunan yang hanya berperspektif ekonomi semata, tanpa memerdulikan lingkungan.
Kawasan pertokoan, industri, apartemen terbangun dengan megahnya dengan harapan semakin meningkatnya kemajuan perekonomian. Namun, pada kenyataannya kegiatan itu hanya berorientasi pada ekonomi kelas menengah ke atas. Lahan konservasi di puncak Bogor, misalnya, yang menjadi salah satu penentu terjadinya banjir banyak didapati apartemen dan villa yang justru banyak dimiliki oleh para elite Jakarta.
Ketika banjir melanda justru kelas bawah yang paling merasai getahnya. Ketika banjir melanda kerugian tidak hanya pada sisi ekonomi tetapi juga kerugian jiwa. Kepentingan ekonomi tidak diraih justru kerugian material dan jiwa dialami. Kalau demikian manakah yang harus didahulukan antara kepentingan ekonomi dan ekologi ?
Dalam kajian ushul fikih kepentingan ekonomi masuk dalam kategori hifdzul mal (menjaga harta) sementara ekologi karena menyangkut keselamatan jiwa masuk dalam kategori hifdzun nafs (menjaga jiwa). Ketika hifdzul mal dan hifdzun nafs bertentangan maka yang didahulukan adalah hifdzun nafs. (Ar-Raisuny, Nadzariyyat al-Maqashid, hlm. 180) Dalam kasus ini, kepentingan ekonomi bisa ditangguhkan untuk kepentingan menyelamatkan alam dalam rangka menyelamatkan jiwa manusia.
Dalam kaidah fikih persoalan ini bisa masuk dalam pembahasan :
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظهما بارتكاب أخفهما
“Jika terjadi dua mafsadah yang saling bertentangan maka mafsadah yang lebih besar harus lebih diperhatikan dengan melaksanakn mafsadah yang lebih ringan” (Mahmud al-Hariri, Al-Madkhal ila al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, hlm. 95)
Ketika dua mafsadah bertentangan maka mafsadah yang lebih ringan ditolerir untuk dijalankan demi menolak mafsadah yang lebih besar. Dengan ini, menolak bencana ekologis harus didahulukan dari kepentingan ekonomi sebab kepentingan ekonomi bisa berjalan walaupun tanpa membangun sarana-sarana apartemen, mall dan villa. Apalagi kepentingan ini hanya merupakan kepentingan pribadi (al-mashlahah al-khas) yakni bagi segelintir pemodal. Sementara itu ketika bencana melanda maka jiwa secara umum menjadi terancam.
Karena itulah ada satu lagi kaidah fikih yang sesuai dengan persoalan ini :
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
“Menolak mafasadat lebih diutamakan dari pada menggapai kemaslahatan” (Al-Suyuthy, Al-Asybah wa al-Nadzair, hlm. 62)
Dengan kata lain menolak munculnya bencana yang menjadi kemudharatan bagi jiwa manusia harus diprioritaskan daripada sekedar untuk memperoleh keuntungan dan manfaat ekonomi. Apalagi kepentingan ekonomi yang dimaksud adalah kepentingan ekonomi kelas menengah ke atas, seperti pembangunan mall, apartemen, villa dsb.
Dengan demikian, mulai saat ini pemerintah harus bersikap tegas dalam memberikan lisensi atas kegiatan pembangunan kawasan komersial. Harus ada analisis dampak lingkungan (amdal) yang ketat sehingga ada jaminan tidak merusak lingkungan. Begitu pula lahan yang sudah terlanjur beralih fungsi harus disikapi dengan tegas. Apabila lahan tersebut nyata berpoteni besar sebagai kawasan resapan air maka mutlak harus dikembalikan dan dibongkar. Semua ini demi menolak mudharat yang lebih besar yang berupa banjir yang seakan menjadi rutinitas di setiap daerah di Indonesia.
Mengakhiri dilemma Ekonomi dan Ekologi
Ketidakseimbangan ekonomi dan ekologi menjadi salah satu faktor penentu bagi terjadinya bencana alam. Apabila kegiatan ekonomi masyarakat dengan melakukan eksploitasi alam secara terus-menerus tanpa mempedulikan dampak lingkungan maka tidak mustahil bencana demi bencana akan tetap menjadi rutinitas bangsa.
Alam memang diciptakan oleh Allah sebagai anugerah dan nikmah bagi manusia (al-Baqarah/2:29) Dengan alam manusia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, harus diingatkan bahwa posisi tersebut bukan menempatkan alam sebagai sesuatu yang layak untuk dieksploitasi secara berlebihan (QS: al-Hajj/22:32).
Qur’an sebenarnya telah mengingatkan dengan tegas.

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا, وأحسن كما أحسن الله إليك ولاتبغ الفساد في الأرض إن الله لايحب المفسدين

“Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (al-Qashash/28/77)
Ayat ini memiliki suatau pemahaman untuk saling menghamoniskan antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Manusia diperintahkan untuk mencari nafkah dengan sekuat tenaga tetapi juga ada perintah untuk memperindah lingkungan. Ayat ini menjadi suatu panduan untuk melakukan harmonisasi antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Kepentingan ekonomi bukan hal yang harus dipertentangkan dengan kebutuhan ekologis.
Banjir Jakarta menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi kota-kota di Indonesia yang mempunyai gairah besar untuk menjadi metropolitan. Pembangunan ekonomi tidak boleh menafikan kepentingan konservasi lingkungan. Ekonomi dan ekologi harus berjalan secara seimbang atau kita akan terus mengalami bencana yang tidak kunjung berakhir. Falyatafaqqah!

Melindungi Hak-hak PKL, 26 Januari 2007 January 29, 2007

Posted by cfssyogya in Artikel.
add a comment

Melindungi Hak-hak PKL

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan.” (Q.S.al-Syu’ara/26:183)

HARI itu masih begitu pagi. Keringat mereka juga belum begitu deras mengucur ditengah kesibukan yang mereka lakukan. Kantong mereka pun belum banyak terisi lembaran rupiah untuk menghidupi keluarga mereka. Tetapi, mereka harus mengahadapi hardikan, paksaan, dan kekerasan dari aparat untuk segera menyingkir dan pindah dari tempat mereka mencari nafkah. Pekikan ketidakpuasan dan jeritan tangis menghiasi hari yang tidak cerah itu. Begitulah nasib para pedagang kaki lima (PKL) yang setiap hari harus berhadapan dengan angkuhnya petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP/Pemerintah).

Tidakkah pemerintah punya aturan yang adil bagi PKL ? Kenapa dengan alasan mengganggu kepentingan umum, keindahan pemandangan kota, dan kemacetan jalan, pemerintah harus mengorbankan hak mereka untuk mencari nafkah ?. Konsep pembangunan apa yang menjadi topeng pemerintah untuk main gusur sembarangan ?

Konsep Maslahah untuk PKL
Kepentingan umum sering menjadi alasan utama pemerintah untuk menggusur PKL yang dianggapnya sebagai kepentingan pribadi. Dalam kajian ushul fiqh, problem pertentangan kepentingan umum (al-maslahah al-’ammah) dan kepentingan privat (al-maslahah al-khashshah) mendapatkan porsi yang memadai. Islam menegaskan, kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Dalam hal ini, ada beberapa kriteria yang dipatok para ulama. Pertama, sesuatu yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat, bukan kelompok tertentu. Kedua, Manfaatnya harus betul-betuk nyata bukan hanya perkiraan. Ketiga, harus selaras dengan prinsip melindungi agama, jiwa, harta, kehormatan, dan akal. Keempat, kepentingan umum tidak boleh dilaksanakan apabila harus mengobankan kepentingan umum yang lebih besar(al-Syathibi, al-Muwafaqat, Juz II,hlm.3-6)

Melihat kriteria di atas, profesi PKL tidak bisa dilihat sebagai kepentingan pribadi, karena menyangkut kesejahteraan ribuan rakyat. PKL juga menjadi sarana alternatif bagi kalangan kelas bawah untuk mendapatkan kebutuhannya. Karenanya, tidak boleh secara sepihak menafsirkan PKL sebagai kepentingan pribadi apalagi dengan alasan pembangunan Mall yang jelas hanya bisa menguntungkan kalangan tertentu (investor). Para PKL dianggap menganggu kelancaran dan dihardik untuk pindah semata untuk memuluskan kepentingan para investor yang lebih besar. Padahal, ketika Mall megah berdiri kemacetan malah sulit dihindari. Inikah prinsip pembangunan dan kepentingan umum yang dimaksud ?

Dalam kaidah fiqh berbunyi :
اَلضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ
Artinya :
“Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan memunculkan kemudharatan yang sama”. (Al-Hariri, al-Madkhal Ila al-Qowaid al-Fiqhiyah, hlm. 93).

Dengan kaidah di atas, menggusur PKL yang dipandang sebagai penyebab mudharat tidak boleh dilakukan apabila diganti dengan mudharat yang sama, apalagi yang lebih besar. Menggusur PKL dengan membangun Mall sama halnya dengan menghilangkan penyakit kecil dengan membuka jalan bagi penyakit yang lebih besar.

Alasan penggusuran selanjutnya yang sering digunakan pemerintah adalah masalah penertiban dan keindahan kota. Padahal alasan ini justru acap digunakan pemerintah sebagai topeng untuk membuat kebijakan yang memihak para investor besar.

Dalam rumusan ushul fiqh bahwa kebutuhan manusia dibagi dalam tiga tahap berjenjang. Pertama, dharury, yakni kebutuhan harus dipenuhi seperti kebutuhan beragama, nafkah hidup, dan sebagainya. Kedua, hajiyah, yakni kebutuhan sebagai pelengkap kebutuhan dharury. Ketiga, tahsiniyah, yakni kebutuhan untuk menyempurnakan kehidupan manusia, seperti keindahan dan kenyamanan (Abu Zahrah, Ushul Fiqh, hlm. 367).

Ketiga prinsip di atas harus berjalan secara berurut. Kepentingan dharury harus didahulukan dan tidak boleh digusur demi menjalankan kebutuhan setelahnya (hajiyah dan tahsiniyah ). Karena itu, profesi PKL yang merupakan kebutuhan dharury yang menjadi tulangpunggung masyarakat bawah, tidak boleh diganti dengan kepentingan memperindah kota yang termasuk kategori tahsiniyah.

Harus diakui, memang banyak PKL yang nyata melanggar kepentingan umum dan membuat kemacetan. Pada kasus ini, PKL harus diajak pindah dengan santun, bukan dengan kekerasan dan dilakukan jika sudah memenuhi kriteria di atas. Seperti, pembangunan untuk transportasi, pendidikan, tempat ibadah asalkan benar-benar untuk kemasalahatan (kesejahteraan) masyarakat secara menyeluruh, bukan keuntungan segelintir golongan (investor besar).

Pada kasus tersebut, tidak hanya berhenti pada pemindahan saja, tetapi diharuskan ada jaminan ganti rugi yang memadai. Atau dalam istilah fiqh disebut dengan qimah mitsil. Yakni, mengganti dengan kemaslahatan yeng lebih besar atau minimal sama. Faktanya, pemerintah acap tidak mengganti rugi atau merelokasi ke tempat yang layak. Akibatnya, para PKL memberontak. Salahkah mereka? Pada masalah ini, Islam sangat menghormati hak milik seseorang bahkan salah satu asas Islam adalah hifzul mal. Sebagaimana sabda Nabi :

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ
Artinya :
“Barang siapa yang mati untuk mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid.”

Pada prinsipnya, PKL juga menyadari bahwa berjualan di tempat umum akan mengganggu para pengguna jalan. Namun, profesi ini harus mereka lakukan ditengah kondisi sistem ekonomi yang tidak memihak kaum lemah. Bagaimana mungkin mereka direlokasi tetapi harus membayar beban yang lebih besar. Tentu mereka akan memilih berjualan secara liar. Faktanya, secara ekonomi masyarakat terbantu dengan adanya PKL yang berjualan dengan harga murah.

Mengembalikan Tugas Pemerintah
Dalam kaidah fiqh kita temukan tasharraf al-imam ‘ala al-ra’iyah manuthun bi al-maslahah (kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kesejahteraan rakyat). Karena itu, pemerintah merupakan media untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, yakni kemaslahatan yang adil bagi semua golongan, tanpa pilih kasih (Q.S.al-Nisa/04:58; Q.S.Saad/38:26).

Dengan demikian, ada tiga catatan penting untuk pemerintah. Pertama, dalam melakukan penggusuran, pemerintah wajib melalui musyawarah dan tidak menggunakan kekerasan. Kedua, tidak ada alasan apapun untuk menggusur PKL jika mengganti dengan kemudaratan yang lebih besar, seperti membangun Mall. Ketiga, harus ada relokasi yang setimpal dan terjangkau.

Walhasil, pemerintah harus lebih arif dalam memandang persoalan PKL. Jika tidak drama penggusuran dan ketidakadilan sosial akan terus berlanjut menghiasi sejarah kelam bangsa ini. Falyatafaqqah !

Tahun Baru Hijriyah yang Terlupakan, 19 Januari 2007 January 22, 2007

Posted by cfssyogya in Artikel.
add a comment

Tahun Baru Hijriyah yang Terlupakan

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah….” (Q.S.al-Taubah/09:20)

MALAM itu diselimuti gemericik hujan. Namun, pekat malam seolah sirna karena lampu-lampu menghiasi kota. Sementara itu, suasana RT 04/09 tidak ada yang istimewa seperti malam-malam biasa, kecuali sisa-sisa kembang api Tahun Baru Masehi yang masih mengotori gang-gang desa. Saat itu pukul 20.00 WIB, telat 30 menit dari waktu yang dijadwalkan. Paijo, si ta’mir Masjid sibuk memanggil jama’ah lewat pengeras suara Masjid al-Kaustar. “Kepada jamaah Masjid al-Kaustar agar segera ke Masjid acara segera dimulai..”, himbau Paijo berulang kali melalui pengeras suara Masjid.

Walau berkali-kali hingga suara serak, hingga akhir acara, peringatan Tahun Baru Hijriyah itu hanya dihadiri tidak lebih dari lima belas orang. “Mungkin karena gerimis dan capek habis merayakan Tahun Baru Masehi kemarin !.” Batin si Ta’mir. Memang, dua hari lalu, warga masyarakat setempat merayakan Tahun Baru Masehi dengan mengadakan lomba, karaoke, pengajian, dan pesta kembang api. Ternyata Tahun baru Hijriyah kalah pamor di tengah komunitasnya sendiri, Islam.

Kilasan di atas adalah kejadian beberapa tahun lalu, tetapi mungkin saja terjadi setiap tahun di desa kita. Jangankan melanggengkan makna Hijriyah, untuk mengigat bahwa Tahun Baru Hijriyah saja patut diacungi jempol. Tanpa sadar, tanpa suka cita, dan tanpa ada sambutan berarti, ternyata besok hari Sabtu 20 Januari 2007, kalender Hijriyah sudah berubah menjadi 1428 Hijriyah. Oleh karena itu, perlu kita membuka kembali lembaran sejarah dan kandungan makna Hijriyah, tidak semata bagaimana makna itu dilanggengkan setiap hari, tetapi juga agar ia disambut dengan khidmat, bahagia, dan penuh dengan renungan.

Hijrah Membangun Peradaban
Dalam kaidah bahasa Arab, Hijrah bermakna “pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain.“ (Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, Juz V, hlm 251 & Luis Ma’luf, Qomus al-Munjid, hlm 855). Sebutan hijrah di dalam Islam kemudian dikaitkan dengan kejadian perpindahan Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah (dulu bernama Yatsrib). Nabi Muhammad melakukan hijrah karena adanya tekanan yang sangat kuat dari kelompok yang merasa terusik dengan kehadiran Muhammad yang membawa agama baru dan memperlakukan para budak dan orang-orang miskin secara istimewa. Kala itu, posisi Islam sangat lemah dan teraniaya (Said Romdhan al-Buthi, Fiqh al-Sīrah, hlm 174). Serangan paling keras terutama dilakukan oleh suku Quraisy. Hijrah seolah menjadi titik awal sekaligus titik balik strategi Nabi Muhammad dalam membangun peradaban Islam.

Ketika berhijrah, Nabi sempat bersembunyi di gua Tsuur bersama Abu Bakar selama tiga hari karena kejaran orang-orang Quraisy yang hendak membunuhnya. Setelah melalui rintangan dan pengejaran kaum Quraisy, pada tanggal 24 September 622 M, Nabi Muhammad akhirnya tiba di Madinah dengan selamat dan disambut oleh kaum muslim di sana. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai kaum Anshor. Hal tersebut mencerminkan betapa jalinan persudaraan dan kasih sayang antara kaum muslimin terbina kuat. Kejadian hijrah inilah yang kemudian diabadikan oleh khalifah Umar sebagai awal dimulainya tahun Hijriyah.

Kedatangan Nabi Muhammad SAW membawa perubahan bagi Madinah yang dipenuhi dengan tindakan kekerasan, kesenjangan sosial, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Nabi meletakkan pondasi persaudaran dan perdamaian. Tidak hanya antara kaum Muhajirin dengan Anshar, tetapi juga antara umat Islam dengan Yahudi. Poin-poin penting perjanjian itu berisikan. a) Bahwa kaum Yahudi hidup damai bersama kaum Muslimin dan kedua belah pihak bebas menjalankan agama masing-masing. b) Kaum Muslim dan Yahudi wajib memikul tanggung jawab belanja sendiri-sendiri. c) Kaum Yahudi dan Muslim wajib saling tolong menolong. d) Barang siapa yang tinggal di dalam atau di luar kota Madinah wajib dilindungi. (Said Romdhan al-Buthi, Fiqh al-Sīrah, hlm 204-205).

Dengan demikian, perjanjian tersebut memberikan tiga prinsip dasar yang sangat berharga. Pertama, melindungi kebebasan dalam menjalankan agama secara penuh dari masing-masing umat beragama. Kedua, saling tolong menolong sesama penduduk Madinah, baik Muslim ataupun Yahudi. Ketiga, kesamaan hak dalam hukum, tanpa membedakan suku dan agama. Sudah barang tentu perjanjian tersebut memberikan kebahagiaan bagi masyarakat Madinah yang sebelumnya tidak aman dan praktik semena-mena acap terjadi.

Oleh karena itu, hijrah Nabi Muhammad ke Madinah memainkan peranan penting dan menjadi modal awal untuk membangun peradaban Islam. Ini mungkin maksud Allah hingga menyebut orang yang berhijrah sebagai orang-orang yang mendapat kemenangan (Q.S.al-Taubah/09:20). Kemenangan merupakan simbol keunggulan dan juga sebagai lawan dari kondisi keterbelakangan. Tidak heran jika peristiwa sejarah tersebut diabadikan oleh al-Qur’an. “Dan (ingat) ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya dan upayanya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu..“ (Q.S.al-Anfal/08:30).

Untuk konteks sekarang, hijrah tidak hanya bermakna keluar dari satu tempat ke tempat yang lain, melainkan juga berpindah dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih baik. Gambaran tersebut dapat dipetik dari usaha Nabi yang berusaha keluar dari kondisi keterancaman di Makkah menuju Madinah dengan tujuan untuk membangun peradaban Islam yang lebih baik. Menurut Said Romdhan, menyebut kondisi terancam tersebut sebagai Dār Harb dimana di tempat tersebut ketentraman menjalankan syari’at agama terancam. Dalam kondisi demikian, umat Islam wajib hijrah dari keadaan tersebut. (Said Romdhan al-Buthi, Fiqh al-Sīrah, hlm 176).

Dalam kenyataan Islam kini, ancaman itu berbentuk kemiskinan, kebodohan dan intoleran, baik sesama umat Islam maupun sesama umat beragama lainnya. Ancaman tersebut juga datang dari kondisi bangsa yang mengumbar kekerasan dan ketidakadilan pemimpin (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Kita wajib hijrah dari kondisi yang teraniaya tersebut. Tentu hijrah itu dengan memerangi dan menghilangkan segala faktor yang melahirkan kemiskinan, kekerasan, dan intoleransi yang menganiaya kita saat ini.

Keluar dari keterancaman tersebut tentu tidak mudah. Ia membutuhkan perjuangan kuat (jihad). Itulah alasan mengapa dalam setiap ayat kata “hijrah“ selalu dibarengi dengan kata “Jihad“ atau perjuangan. Hal tersebut bisa dilihat dari surat .al-Taubah [09] ayat 20 yang berbunyi :

الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله أ ولئك هم الفائزون

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan“

Sepantasnya Disemarakkan
Sudah sepantasnya Tahun Baru Hijriyah tidak kita lupakan terutama ditengah kondisi bangsa dan dunia yang dipenuhi dengan amarah dan dengki antarkelompok. Menyemarakkan Tahun Baru Hijriyah dengan niatan agar kandungan makna yang tergenang di dalamnya dapat kita tuang dalam kehidupan sehari-hari yang gersang dengan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan keadilan. Seyogyanya, ia disambut dengan kelap-kelip lampu yang indah, acara renungan jauh hari sebelumnya ataupun lomba yang penuh semarak sebagaimana semarak menyambut Tahun Baru Masehi dengan tanpa mengurangi esensinya.

Tentu, esensi kita merayakan dan menyemarakkan Tahun Baru Hijriyah agar pesan-pesan di dalamnya menghiasi kehidupan kita, seperti saling menyayangi dan menghormati, menegakkan keadilan dan persamaan hak antar sesama manusia. Merenungkan hijriyah sembari juga menyemai semangat berhijrahnya Nabi dengan tidak mengulang perbuatan buruk di tahun lalu. Persis seperti pernyataan Nabi bahwa “barang siapa yang menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung“ Karenanya, haruskah cerita di atas menjadi pemandangan kita setiap tahun baru Hijriyah ?. Falyatafaqqah !

Perusak Alam sebagai Kafir Ekologis, 12 Januari 2007 January 12, 2007

Posted by cfssyogya in Artikel.
add a comment

Perusak Alam Sebagai kafir Ekologis

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan . Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (QS. al-A’raf/7:56)

Beberapa tahun terakhir, bencana alam seakan-akan telah menjadi kejadian harian yang biasa terdengar dalam kehidupan kita. Mulai dari tsunami (Aceh, pulau Nias, dan Pantai Pangandaran), gempa (Yogyakarta), gas alam (LAPINDO, Sidoarjo), banjir, longsor, angin topan, dan sebagainya. Di awal tahun ini, kita juga dihentakkan oleh dua kecelakaan kapal Senopati dan Pesawat Adam Air. Kecelakaan ini terjadi diklaim karena diakibatkan cuaca (alam) yang “tidak bersahabat”.

Dari rentetan bencana yang melanda negeri ini, benarkah alam mulai tidak bersahabat? Mengapa alam tiba-tiba menjadi garang dan marah? Apa peringatan yang sebenarnya terselip di balik peristiwa-peristiwa alam tersebut?

Ketika terjadi bencana seringkali kita mengkambinghitamkan alam yang tidak bersahabat kepada kita. Namun, jika kita refleksikan, berbagai bencana yang melanda bangsa ini secara simbolik sebenarnya mempertanyakan sikap kita terhadap alam selama ini. Kita tidak henti-hentinya mengeruk hasil kekayaan alam yang disediakan untuk kehidupan, hampir separuh kekayaan hutan negeri ini kita babat habis, sumber-sumber kekayaan alam dieksploitasi sedemikian rupa tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi kelestarian alam, sumber-sumber mata airpun mulai dimanfaatkan oleh kalangan pemodal (privatisasi air oleh kaum kapitalist), dan tindakan eksploitatif lainya.

Dengan demikian, alamkah yang tidak bersahabat ataukah kita yang memang tidak tahu berterima kasih, tidak pernah menyukuri limpahan berkah kekayaan alam yang dikaruniakan oleh Sang Pencipta

Manusia dan Alam
Ketika Allah hendak menciptakan manusia, Malaikat mengajukan mosi tidak percaya kepada-Nya; mengapa Engkau akan menciptakan makhluk yang akan melakukan kerusakan di muka bumi. Namun, Allah tetap menciptakan sang khalifah fi al ardhl karena Dialah yang mempunyai rencana dan lebih tahu terhadap segala ciptaan-Nya (QS. Al-Baqarah/2: 30).

Peran manusia sebagai khalifah di bumi sebenarnya mempunyai tugas profetik dan sangat mulia. Sebagai wakil Tuhan berarti mewakili andil-Nya untuk senantiasa menjaga keberlangsungan dan kelestarian sumber-sumber kehidupan (seluruh ekosistem).

Namun, seiring dengan perjalanan bumi yang semakin tua ini, peran profetik tersebut mulai terlupakan. Manusia seringkali memerankan dirinya sebagai penakluk dan penguasa terhadap alam (pandangan anthroposentris) sehingga pola pemanfaatan alam yang dilakukan cenderung mengabaikan keseimbangan ekologis, eksploitatif, bahkan destruktif. Kecenderungan peran manusia untuk menguasai alam ini sangat nampak seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, dan memang seringkali mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kelestarian alam, sehingga tidak sedikit tuduhan yang dialamatkan kepada agama monoteis (Yahudi, Kristen, dan Islam) yang dianggap mendukung terhadap pandangan anthroposentisme.

Secara kenyataannya, tuduhan tersebut ada benarnya karena selama ini pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern memang dikembangkan oleh penganut agama monoteis, kita bisa melihat sejarah perkembangan sains dan teknologi sejak masa renaissance (Eropa) sampai di negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di negeri ini, demi kepentingan ekonomi dan politik, pemanfaatan sains dan teknologi seringkali mengabaikan dampak negatif atau tidak ramah terhadap lingkungan.

Namun, benarkah secara teologis, agama monoteis (Islam) berpandangan antroposentris dan tidak ramah lingkungan? Untuk itu, sebagai refleksi terhadap rentetan bencana yang terjadi di negeri ini, kita perlu melihat dan memaknai ulang pesan-pesan profetik yang diembankan kepada manusia sebagai khalifah di bumi.

Fiqh Ramah Lingkungan (Fiqh al Bi’ah)
Melihat peran manusia yang sangat penting dalam mengemban predikat sebagai wakil Tuhan serta posisinya yang paling leluasa (sebagai makhluk yang berakal) untuk memanfaatkan potensi alam, secara implisit sepertinya menempatkan manusia sebagai yang dominan, berkuasa, dan bisa berbuat sedemikian rupa terhadap alam (antroposentris). Namun, jika ditilik dan dicermati lebih jauh, ayat-ayat yang berkaitan dengan peran dan hak memanfaatkan alam justeru secara bernas menjelaskan posisi manusia di tengah makhluk lain, bagaimana seharusnya memanfaatkan alam, bahkan ancaman terhadap mereka yang merusak ekosistem.

Tentang posisi manusia, Surat al-An’am[6] ayat 38 misalnya menjelaskan bahwa manusia merupakan bagian integral dari seluruh ekosistem di bumi. Seluruh makhluk merupakan satu kesatuan dan saling bergantung satu sama lain (interdependen), hal ini disinyalir di dalam QS. Al-Ra’d/ 13: 4 dan QS. al-Nazi’at/79: 30-33.

Sedangkan dalam rangka memanfaatkan potensi alam, Allah memberikan keleluasaan kepada manusia
هُوالَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى اْلاَرْضِ جَمِيْعًا
“Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu….” (QS. Al-Baqarah/2: 29).

Akan tetapi, manusia tidak sepenuhnya berkuasa terhadap alam karena dari ayat di atas fungsi lam dalam lafadz lakum ( لكم) bukan bermakna li al-mlik (berhak memiliki) melainkan sibhu al milk (berhak memanfaatkan) sumber daya alam (Syarh Ibn ‘Aqil, juz. III, 19). Dalam memanfaatkan sumber daya alampun Allah memberikan rambu-rambu agar tidak hanya semata-mata untuk kesejahteraan manusia, akan tetapi untuk seluruh spesies. (QS. al-Rahman/55: 10)

Untuk menjaga agar alam senantiasa berjalan seimbang dan tidak mengalami krisis, Allah memerintahkan manusia untuk secara berkesinambungan memakmurkan bumi (QS. al-Isra’/17: 61),, namun juga harus tidak berlebih-lebihan dan tidak boleh eksplotatif agar tidak terjadi krisis ( QS. al-Hajj/22: 32).

Dari landasan teologis dan nilai-nilai moral di atas dapat ditegaskan bahwa Islam sama sekali tidak berhaluan anthroposentis karena mengajarkan manusia agar senantiasa menjaga kelestarian alam, manusia merupakan bagian integral alam semesta sebagai ciptaan Sang Khalik, dan Allah sangat keras mengancam orang-orang yang mengabaikan, menyia-nyiakan, dan merusak tatatan ekosistem di atas bumi, mereka disejajarkan dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik , atau dibuang dari negeri. Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (QS. al- Maai’dah/5: 33).

Dengan demikian, orang-orang yang tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem bisa dikatagorikan sebagai kafir ekologis karena mengabaikan peran profetik (sebagai khalifah) untuk selalu melestarikan alam dan tidak menyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Sang Pencipta.

Namun demikian, landasan teologis dan nilai-nilai religius tersebut seringkali terlupakan oleh manusia, mereka merasa berkuasa dan kelewat batas merusak alam (QS. al-’Alaq/96: 6-7; QS. Al-Ghasyiyah/88:22 dan QS. al-Isra’/17: 37-38), bahkan seringkali manusia masih berdalih bahwa apa yang diperbuatnya dalam batas kewajaran. Bila diingatkan: jangan berbuat kerusakan di bumi, mereka justeru menjawab: kami bukan merusak tapi membangun (QS. al-Baqarah/2:11). Ketika dampak yang ditimbulkan mulai terasa, seperti seringnya terjadi bencana alam, manusia baru ingat dan sadar akan kesalahan yang diperbuatnya (QS. al-Rum/30: 41).

Haruskah kita menunggu lebih banyak lagi bencana alam yang mendera negeri ini untuk menyadarkan peran profetik (khalifah) yang diembankan oleh Sang pencipta agar senantiasa lebih arif memanfaatkan potensi alam? Falyatafaqqah!

Melanggengkan Semangat Kurban Pasca Idul Adlha, 05 Januari 2007 January 12, 2007

Posted by cfssyogya in Artikel.
2 comments

Melanggengkan Semangat Kurban Pasca Idul Adha

“…maka, makanlah sebagian (dari kurban) dan berikanlah
kepada orang miskin yang rela dengan apa yang ada padanya dan orang miskin yang meminta-minta…” (Q.S. al-Hajj/22:36)

Hari itu, takbir dan tahmid menggema. Pada tanggal 10 Dzulhijjah 1427 H lalu, umat Islam merayakan Idul Adha. Bagi mereka yang mendapat kelebihan harta, pada saat itu dianjurkan untuk menyembelih hewan untuk selanjutnya dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir. Nampaknya Idul Adha merupakan kebahagiaan bagi mereka yang sehari-harinya berada dalam kemelaratan. Begitu indah. Pengagungan kebesaran Allah kita tunjukkan dengan sekedar menyisihkan harta untuk berqurban dan menyapa mereka yang kekurangan. Betapa indahnya jika pesan itu terus diamalkan walau Idul Adha telah berlalu.

Kurban berasal dari kata qurb atau qurban yang berarti “dekat atau mendekati”. Mengacu pada surat al-Hajj ayat 36 di atas, secara istilah bermakna “menyembelih binatang ternak pada hari raya haji atau Idul Adha” (Ihctiar Baru Van Hoene, Ensiklopedi Islam. Jilid 4. 2005). Sedangkan Ibadah ini dilestarikan oleh Nabi Muhammad sebagai bentuk penghormatan Tuhan kepada Ibarahim As. yang menerima perintah-Nya agar menyembelih anak kesayangannya melalui mimpi (Q.S.as-Shaaffat/37:102). Berkat ketundukannya itu, Tuhan menggantikannya dengan seekor hewan sembelihan. “Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar” (Q.S. al-Shaaffat/37:107). Kejadian itulah yang diabadikan agar kita melaksanakannya setiap tahun. Tidak heran jika Tuhan menganugerahi Ibrahim As. sebagai yang hanief agar kita menauladaninya (Q.S.an-Nahl/16:120-123, Ali Imran/03:95).

Dari Ketuhanan ke Komitmen Sosial
Jika ditelusuri, berkurban dalam sejarah manusia sudah dipraktikkan sejak Nabi Adam As. (Q.S. al-Ma’idah/05:27). Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing umat sudah disyari’atkan untuk berkurban sebagaimana juga pernah disinggung di dalam al-Qur’an (Q.S.al-Hajj/22:34). Pada perkembangan selanjutnya, banyak penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Menyembelih hewan yang sejatinya dipersembahkan untuk Tuhan, justru diberikan kepada benda-benda yang dijadikan sesembahan atau berhala, tidak dibagi-bagikan kepada orang-orang sekitar. Daging-daging itu dibuang begitu saja di sekeliling Ka’bah (al-Shabuniy, Rawa’i al-Bayan, juz I, hlm. 484). Perilaku itu kemudian dirubah oleh Nabi Muhammad dengan merubah tujuan kurban yang semula untuk berhala menjadi untuk mendekatkan diri kepada Allah (taqarruban ila Allah) dengan jalan membagikan daging-daging itu kepada orang miskin.

Menyembelih hewan merupakan simbol dari kecintaan seorang hamba sebagaimana Ibarahim As. yang ikhlas menerima perintah Allah. Ketundukan kepada Tuhan berarti menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita kepada-Nya. Itulah sikap hanief yang ditunjukkan oleh Ibrahim As. Karena itulah, saat Idul Adha kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir dan tahmid. Membesarkan keagungan Allah seraya memperkecil segala bentuk sifat kebinatangan ( fujur) yang melekat dalam diri kita (Q.S. As-Syams/91:08). Bagaimanapun Tuhan tidak akan pernah bisa diagungkan kebesarannya selama kita belum mampu mengerdilkan diri kita.

Tidak semata mengagungkan Tuhan, ibadah kurban juga menegaskan komitmen sosial yang tinggi. Oleh karena itu, disyaratkan agar hewan yang disembelih harus sehat, tidak pincang (al-Arja’), tidak terlalu kurus (al-Ajfa’), atau cacat (al-‘Aura’). Hal itu semata sebagai bentuk penghormatan terhadap para penerima daging qurban. Sebab, hewan yang tidak sehat mendatangkan penyakit bagi yang memakannya. Selanjutnya, hewan yang kita sembelih sebagai bukti ketakwaan kepada-Nya, tidak untuk ‘dimakan’ Tuhan sebagaimana ditunjukkan orang Arab pra-Islam dengan membuangnya disekeliling Ka’bah, apalagi dimakan untuk diri sendiri. Melainkan, dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Semangat tersebut dapat dilihat dari tidak dibenarkannya orang yang berkurban memakan banyak daging hewan yang ia kurbankan (al-Shabuniy, Rawa’i al-Bayan, juz I, hlm. 489).

Dengan demikian, ibadah kurban mengajarkan kita agar benar-benar peduli tehadap saudara kita yang miskin. Al-Qur’an tidak menjelaskan para penerima daging harus Islam. Orang non-muslim pun berhak mendapatkan daging-daging itu. Ini dikarenakan keumuman ayat al-Qoni’ wal al-Mu’tar, tidak hanya tertentu bagi orang muslim saja (Ibrahim al-Bajuriy, al-Bajuriy, juz II, 301). Itulah puncak kepedulian sosial yang dicontohkan ibadah kurban. Perlu diketahui, orang menjadi miskin tidak hanya disebabkan karena diri mereka, melainkan ada ketidakadilan yang terjadi sehingga orang itu menjadi miskin. Karena itu, orang-orang yang miskin harus dikeluarkan dari upaya pemiskinan terhadapnya. Untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan tentu membutuhkan banyak pengorbanan harta dan tenaga kita semua, sebagaimana pengorbanan Ibrahim As. yang ditunjukkan dalam ibadah kurban tersebut. Tentu, semangat sosial kurban yang dapat kita ambil saat ini adalah dengan “menyembelih” nafsu buas dan serakah dari para penimbun harta dan kekuasaan. Semangat itu harus ditumbuhsuburkan di tengah jumlah kemiskinan di Indonesia yang sudah mencapai 49 % dari jumlah penduduknya (sekitar 107 juta jiwa).

Ibadah kurban yang memberikan penegasan komitmen ketuhanan menuju sosial sering dikaitkan dengan bentuk syukur kepada Allah. Bahkan dihubungkan dengan shalat, sebagaimana dapat dilihat dari hadits Nabi yang menyatakan : Barang siapa yang memperoleh suatu kelapangan tetapi dia tidak berkurban, janganlah ia menghampiri tempat shalat kami. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah). Hadits tersebut semakin mempertegas komitmen sosial ibadah kurban, yakni antara kelapangan harta dengan bekurban untuk kemudian diberikan kepada orang miskin (aspek sosial) dengan ibadah shalat yang lebih menonjolkan aspek pengabdian pada Tuhan.

Dengan demikian, berserah kepada Allah tidak lantas menjauhkan kita untuk menghampiri orang-orang lemah (mustadh’afien). Justru kecintaan kepada Tuhan harus ditunjukkan dengan cinta kepada sesama. Peduli kepada fakir miskin dan selalu mengedepankan cinta menjadi bukti akan cinta kita kepada-Nya. Karena itu, mengagungkan Tuhan berarti juga mencitai makhluk-Nya, sehingga dengan tindakan itu jiwa menjadi suci. Oleh karena itu, ibadah kurban merupakan ibadah untuk mempertegas komitmen ketuhanan dan keberpihakan sosial. Yakni, pertama, patuh, cinta, dan tunduk kepada Allah sebagai satu-satunya yang harus kita tuhankan. Kedua, menyembelih sifat kebinatangan (kekerasan, serakah, dll). Ketiga, memupuk solidaritas kemanusiaan dan melepas kecenderungan tidak ramah pada sesama. Tidak hanya sesama sebagai manusia, tetapi juga sesama sebagai makhluk-Nya dengan bersikap lemah lembut pada alam. Keempat, sebagai momentum untuk melatih dan pengingat diri kita agar senantiasa menjaga keseimbangan antara komitmen ketuhanan dan komitmen sosial.

Berusaha Melanggengkan
Meski Idul Adha dan ibadah kurban sudah berlalu, tetapi makna dan semangat yang dikandungnya mesti terus kita langgengkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengabadian Tuhan atas ketundukan Nabi Ibrahim As. dalam ibadah kurban tidak lain agar manusia selalu menghiasi tindakannya dengan semangat yang dicontohkan ibadah kurban. Yakni, tunduk kepada Allah harus dibuktikan dengan mencintai sesama apapun suku, bahasa, warna kulit, dan agamanya. Kenyatan tersebut semakin dipertegas bahwa berkurban pada dasarnya tidak hanya dianjurkan pada hari raya Idul Adha semata, melainkan bulan apapun. Tidak heran jika dalam suatu riwayat Nabi pernah bersabda, sembelihlah hewan karena Allah disembarang bulan,berbuat kebajikanlah karena Dia dan beri makanlah orang-orang (Ibnu Hamzah, Asbabul Wurud I. hlm. 146-147).

Carut marutnya kehidupan sosial di mana tenggang rasa dan mengasihi sesama hampir menjadi barang langka. Semangat meneladani dan melanggengkan nilai-nilai yang terangkum dalam ibadah kurban penting untuk selalu dijadikan hiasan perilaku kita. Semangat Idul Adha dan ibadah kurban yang kita lakukan tidak akan bermakna apa-apa, jika tidak dibarengi dengan komitmen untuk melanggengkan semangat yang dikandungnya. Semangat yang ditampilkan kurban itulah cermin dari sikap takwa yang sesungguhnya harus menjadi pakaian kita setiap hari. (Q.S.al-A’raaf/7:26). Falyatafaqqah !..