jump to navigation

Video Conference August 3, 2008

Posted by cfssyogya in Video Conference.
add a comment

Landasan Pemikiran
Merebaknya berbagai kekerasan dan konflik dalam ruang kehidupan masyarakat Indonesia membuktikan betapa rapuhnya pondasi kesatuan dan persaudaraan antar elemen kebangsaan. Nilai-nilai kebudayaan yang dipercaya sebagai perekat hubungan kebangsaan kiranya kini perlu untuk dibaca ulang.

Agama merupakan salah satu elemen penting penggerak sistem relasi sosial dan kebudayaan. Dalam konteks pembicaraan inilah, agama dapat menjadi sebuah faktor penting terciptanya cita-cita perdamaian dan keraturan sosial. Sebagai kepercayaan, agama memiliki peran penting untuk menggerakkan para penganutnya untuk membentuk struktur dan relasi kemasyarakatan yang lebih teratur.

Dalam konteks agama Islam, perdamaian merupakan salah satu cita-cita universal yang diusung melalui pengutusan Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam. Misi penyempurnaan akhlaq manusia (liutammima makrima al-akhlaq) mengandaikan sebuah proses transformasi manusia menuju terciptanya manusia yang memiliki karakter positif.

Dalam hubungan antar elemen kebangsaan, dengan prinsip-prinsip penegakan akhlaq al-karimah ummat Islam Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun hubungan harmonis di tengah situasi keberagaman kebudayaan. Untuk itulah, dibutuhkan upaya-upaya penggalian dan pembumian nilai-nilai perdamaian, anti-kekerasan dan keadilan guna mewujudkan kondisi masyarakat Indonesia yang lebih baik. Dengan jumlah yang mayoritas, ummat Islam seyogyanya dapat mengambil peran dan memberi sumbangsih besar terwujudnya keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegiatan Pendidikan Perdamaian Untuk Pemuda merupakan salah satu upaya untuk menggali kembali nilai-nilai akhlaqul karimah dan pembumiannya di kalangan Pemuda Muslim. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemuda dari kalangan muslim untuk membangun situasi harmonis dalam hubungan antar elemen kebangsaan yang beragam.
Kegiatan Ini merupakan bentuk kerjasama dari beberapa lembaga, yakni: Peacetech/Wahid Institute, Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, Cemara Institute for Education and Culture Yogyakarta, dan Center for Fiqh and Society studies (CFSS).

Nama Kegiatan
Nama kegiatan ini adalah : Pendidikan Perdamaian untuk Pemuda

Waktu dan tempat
Kegiatan Workshop akan dilaksanakan mingguan atau setiap hari minggu yaitu tanggal 13, 20, 27 Juli dan 3 Agustus 2008 dan teleconfrence akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2008.
Tempat :
Pelaksanaan workshop bertempat di Pendopo LKiS, Jalan Pura I Sorowajan Bantul Yogyakarta (dalam konfirmasi)
Pelaksanaan Video Conference bertempat di Gedung Multipurpose Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Pelaksana.

Untuk Video Conference kami membuka peluang bagi 150 pemuda untuk ikut terlibat sebagai fasilitator. Formulir pendaftaran dapat didowload melalui blog ini. Pendaftaran terbuka bagi pemuda berusia 17-25 tahun. Bagi fasilitator akan diadakan technical meeting pada tangal 19 Agustus 2008 (tempat dalam konfirmasi dan akan diadakan pertemuan teknis tambahan jika diperlukan). Panitia pelaksana akan menghubungi peserta yang lulus dalam seleksi.
Fasilitator akan mendapat sertifikat dari PeaceTech. Inc.

Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama Peace Tech dan Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia serta Cemara Institute For Education And Culture dan Center for Fiqh and Society studies (CFSS) sebagai partner lokal di Yogyakarta.

Bentuk Kegiatan
Program ini terdiri dari dua kegiatan :
Workshop pemuda : workshop ini diikuti 35 pemuda berdasarkan representasi wilayah, gender dan kelompok organisasi pemuda di lingkungan Yogyakarta. Penentuan peserta dilakukan melalui proses seleksi yang dilakukan oleh panitia. Kegiatan ini akan memakai metode dialogis yang dipandu oleh pembicara atau fasilitator. Titik berat workshop ini adalah partisipasi aktif dari peserta untuk melakukan sharing pengalaman bergelut dalam fenomena konflik dan perdamaian. Karena itulah, teknik workshop ini berupa : diskusi, workgroup (FGD), presentasi, simulasi dan field visit.
Video Conference: kegiatan ini merupakan tindak lanjut yang tidak terpisahkan dari workshop. Cakupan kegiatan ini akan lebih besar dengan menargetkan 1500 peserta yang hadir. Harapannya 35 peserta workshop akan menjadi pemandu dan fasilitator bagi peserta video conference, dengan dibantu oleh 115 fasilitator yang direkrut secara terbuka. Video conference adalah kegiatan yang berupa dialog langsung 1500 pemuda di Yogyakarta dengan 1500 elemen pemuda di Aceh. Focus dalam kegiatan ini adalah sharing tentang fenomena konflik, kekerasan dan perdamaian di masing-masing daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas video talk sehingga peserta di Yoyakarta maupun Aceh dapat langsung saling menyaksikan dan berinteraksi. Teknis kegiatan ini akan berupa: diskusi, video conference, workgroup.

Demikian term of reference ini ini kami buat sebagai bahan acuan bagi lembaga-lembaga dan calon peserta. Atas partisipasi dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 8 Mei 2008
Muhammad Irsyadul Ibad, Sy

Koordinator Pelaksana

Segala informasi tentang program ini dapat ditanyakan melalui email : cemara.institute@gmail.com / cfssyogya@yahoo. com atau melalui telp : 0274 -7005320
Informasi dapat juga didapat di sekretariat pelaksana:
Dusun Gowok 295 RT. 9 RW 4 Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta.
Kilik link dibawah ini untuk mendownload formulir
formulir-pendaftaran-fasilitator21
Klik link di bawah ini untuk mendownload manual acara video conference
manual-video-conference

Advertisements

Workshop Pendidikan Perdamaian July 5, 2008

Posted by cfssyogya in Workshop Pendidikan Perdamaian.
1 comment so far

Landasan pemikiran

Merebaknya berbagai kekerasan dan konflik dalam ruang kehidupan masyarakat Indonesia membuktikan betapa rapuhnya pondasi kesatuan dan persaudaraan antar elemen kebangsaan. Nilai-nilai kebudayaan yang dipercaya sebagai perekat hubungan kebangsaan kiranya kini perlu untuk dibaca ulang.

Agama merupakan salah satu elemen penting penggerak sistem relasi sosial dan kebudayaan. Dalam konteks pembicaraan inilah, agama dapat menjadi sebuah faktor penting terciptanya cita-cita perdamaian dan keraturan sosial. Sebagai kepercayaan, agama memiliki peran penting untuk menggerakkan para penganutnya untuk membentuk struktur dan relasi kemasyarakatan yang lebih teratur.

Dalam konteks agama Islam, perdamaian merupakan salah satu cita-cita universal yang diusung melalui pengutusan Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam. Misi penyempurnaan akhlaq manusia (liutammima makrima al-akhlaq) mengandaikan sebuah proses transformasi manusia menuju terciptanya manusia yang memiliki karakter positif.

Dalam hubungan antar elemen kebangsaan, dengan prinsip-prinsip penegakan akhlaq al-karimah ummat Islam Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun hubungan harmonis di tengah situasi keberagaman kebudayaan. Untuk itulah, dibutuhkan upaya-upaya penggalian dan pembumian nilai-nilai perdamaian, anti-kekerasan dan keadilan guna mewujudkan kondisi masyarakat Indonesia yang lebih baik. Dengan jumlah yang mayoritas, ummat Islam seyogyanya dapat mengambil peran dan memberi sumbangsih besar terwujudnya keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegiatan Pendidikan Perdamaian Untuk Pemuda merupakan salah satu upaya untuk menggali kembali nilai-nilai akhlaqul karimah dan pembumiannya di kalangan Pemuda Muslim. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemuda dari kalangan muslim untuk membangun situasi harmonis dalam hubungan antar elemen kebangsaan yang beragam.

Kegiatan Ini merupakan bentuk kerjasama dari beberapa lembaga, yakni: Peacetech/Wahid Institute, Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, Cemara Institute for Education and Culture Yogyakarta, dan Center for Fiqh and Society studies (CFSS).

Nama Kegiatan

Nama kegiatan ini adalah : Pendidikan Perdamaian untuk Pemuda

Waktu dan tempat

Kegiatan Workshop akan dilaksanakan mingguan atau setiap hari minggu yaitu tanggal 13, 20, 27 Juli dan 3 Agustus 2008 dan teleconfrence akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2008.

Tempat :

Pelaksanaan workshop bertempat di Pendopo LKiS, Jalan Pura I Sorowajan Bantul Yogyakarta (dalam konfirmasi)
Pelaksanaan Video Conference bertempat di Gedung Olahraga (GOR) UNY (dalam proses konfirmasi)

Pelaksana

Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama Peace Tech dan Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia serta Cemara Institute For Education And Culture dan Center for Fiqh and Society studies (CFSS) sebagai partner lokal di Yogyakarta.

Bentuk Kegiatan

Program ini terdiri dari dua kegiatan :

Workshop pemuda : workshop ini diikuti 35 pemuda berdasarkan representasi wilayah, gender dan kelompok organisasi pemuda di lingkungan Yogyakarta. Penentuan peserta dilakukan melalui proses seleksi yang dilakukan oleh panitia. Kegiatan ini akan memakai metode dialogis yang dipandu oleh pembicara atau fasilitator. Titik berat workshop ini adalah partisipasi aktif dari peserta untuk melakukan sharing pengalaman bergelut dalam fenomena konflik dan perdamaian. Karena itulah, teknik workshop ini berupa : diskusi, workgroup (FGD), presentasi, simulasi dan field visit.

Video Conference: kegiatan ini merupakan tindak lanjut yang tidak terpisahkan dari workshop. Cakupan kegiatan ini akan lebih besar dengan menargetkan 1500 peserta yang hadir. Harapannya 35 peserta workshop akan menjadi pemandu dan fasilitator bagi peserta video conference. Video conference adalah kegiatan yang berupa dialog langsung 1500 pemuda di Yogyakarta dengan 1500 elemen pemuda di Aceh. Focus dalam kegiatan ini adalah sharing tentang fenomena konflik, kekerasan dan perdamaian di masing-masing daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas video talk sehingga peserta di Yoyakarta maupun Aceh dapat langsung saling menyaksikan dan berinteraksi. Teknis kegiatan ini akan berupa: diskusi, video conference, workgroup.

Demikian term of reference ini ini kami buat sebagai bahan acuan bagi lembaga-lembaga dan calon peserta. Atas partisipasi dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 8 Mei 2008

Muhammad Irsyadul Ibad, Sy

Koordinator Pelaksana

Ifta’ 26 Januari 2007 March 24, 2007

Posted by cfssyogya in Tanya Jawab.
1 comment so far

Mengqadla’ Shalat

Redaksi At-Tafaqquh yang berbahagia!
Saya pernah mendengar sebuah hadits, kalau tidak salah berbunyi, la qadla’a illa fi al-shaum, tidak ada qadla’ kecuali dalam puasa. Yang saya tanyakan bagaimana dengan orang yang mengqadla’shalat Subuh misalnya, yang memang rentan sekali ditinggalkan? Sahkah shalat yang mereka qadla’, sedangkan kita tahu bahwa shalat subuh itu tidak bisa dijama’ dan diqashar seperti shalat-shalat yang lain ? Terima kasih.
Donny Handriawan
E-mail: donny_hand@yahoo.com

Saudara Donny yang dimuliakan Allah! Untuk menjawab pertanyaan saudara tentang qadla’ shalat, terlebih dahulu harus mengetahui apa itu qadla’. Dalam ushul fiqh qadla’ didefinisikan dengan melaksanakan ibadah di luar waktu yang telah ditentukan. Lalu, dalam pembegian wajib juga ada istilah wajib muaqqat (telah ditentukan waktu pelaksanaannya oleh syari’, Allah dan Rasul-Nya), dan wajib ghairu muaqqat (tidak ada ketentuan waktu secara khusus), seperti kewajiban memebayar sanksi melanggar sumpah (kaffaratulyamin). Shalat termasuk wajib muaqqat, di mana pelaksanaannya sudah ada ketentuan khusus dari syari’. Dengan demikin, ketika kewajiban shalat itu tidak terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan, berarti secara otomatis harus dikerjakan di luar waktunya, dan itu disebut qadla’.

Mengenai hadits yang saudara tanyakan, sepengetahuan kami bunyi redaksinya tidak demikian, tetapi maksudnya sama dengan yang dipahami saudara. Namun, hadits tersebut terkait dengan qadla’ yang dihubungkan dengan haid yang dialami oleh seorang perempuan. Lengkapnya hadits itu seperti ini, ketika ‘Aisyah ditanya oleh seorang perempuan tentang qadla’ yang berhubungan dengan haid, lalu ‘Aisyah menjawab: “saya diperintah (oleh Rasul) untuk mengqadla’ puasa, dan tidak diperinath untuk mengqadla’ shalat”(kunna nu’maru bi qadla’ al-shaum, wa la nu’maru bi qadla’ al-shalah). Kalau ditinjau dari maqashid al-syari’ah-nya, pembedaan mengqadla’ ibadah shalat dan puasa bagi perempuan yang haid bertujuan untuk menghindari kemudlaratan (daf’ul madlarrah). Sebab shalat merupakan kewajiban yang berulang-ulang setiap hari, sehingga kewajiban mengqadla’ sangat memberatkan bagi perempuan. Sementara Allah menghendaki kemudahan dalam syari’at-Nya (ma ja’ala ‘alaikum fi al-dini min haraj, QS. Al-Hajj/22: 78). Berbeda dengan puasa yang hanya satu kali dalam setahun, sehingga tetap ada kewajiaban mengqadla’.

Jadi, sah-sah saja orang mengqadla’ shalat yang tidak terlaksana dalam waktu yang ditentukan, tetapi kalau tanpa alasan (udzur), orang tersebut berdosa. Selanjutnya, masalah qadla’ ini tidak ada kaitannya dengan jama’ dan qashar seperti yang ada dalam pertanyaan saudara, karena jama’ dan qashar itu merupakan rukhshah (bonus/dispensasi dari Tuhan) disebabkan ada alasan tertentu. (Lihat Zakaria al-Anshariy, Ghayah al-Ushul ‘ala Lubb al-Ushul, hlm. 17; Abd. Wahhab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh, hlm. 108; Yusuf Qardlawi, Fiqh al-Shiyam, hlm. 39).

Menyentuh Al-Qur’an

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Saya sering melihat teman saya di tempat saya ngaji, ketika datang dia langsung mengambil al-Qur’an, padahal yang saya tahu dia belum berwudlu’. Setelah berkali-kali berbuat seperti itu, saya penasaran dan bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Tapi dia menjawab, tidak apa-apa walaupun belum suci, wong bukan al-Qur’an yang ada di langit sana kok. Saya yang lebih rendah pengetahuan agamanya dibanding dia, hanya diam mendengar jawabannya. Saya masih penasaran bagaiaman sebenarnya hukum menyentuh al-Qur’an bagi orang yang belum wudlu’ (tidak suci)? Terima kasih.
Tohari Syah
HP: 0813280XXXXX

Saudara Tohari yang berbahagia, al-Qur’an merupakan firman Allah yang diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Karena itu, al-Qur’an harus diagungkan oleh seluruh umat Islam. Salah satu bentuk pengaguangn terhadap al-Qur’an adalah larangan menyentuhnya apabila tidak dalam keadaan suci (hadats), baik hadats kecil maupun hadats besar. Lalu apa yang dijadikan dasar oleh para ulama’ tentang larangan tersebut? Biasanya mereka mengacu pada surat al-Waqi’ah[56] ayat 79 sebagai dalil. Bunyi ayatnya seperti ini:

لاَ يَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَّهَّرُوْنَ
“Tidak menyentuhnya (al-Qur’an) kecuali orang-orang yang disucikan”.

Berdasarkan ayat di atas, maka menyentuh al-Qur’an tidak boleh kecuali dalam keadaan suci. Namun, sebagian pendapat ahli tafsir menyatakan bahwa ayat di atas tidak dapat dijadikan dalil haramnya menyentuh al-Qur’an bagi orang yang berhadats, sebab yang dimaksud al-Qur’an dalam ayat itu adalah al-Qur’an yang ada di luh mahfudz sana, sebelum diturunkan ke dunia, bukan yang ada di dunia ini. Selain itu, lafadz la dalam dalam kalimat la yamassuhu tidak berbentuk larangan (nahy), tetapi hanya kalam khabar (sekedar informasi). Allah menginformasikan bahwa al-Qur’an yang ada di luh mahfudz tidak pernah tersentuh oleh siapapun kecuali malaikat yang disucikan (al-mutthahharun). Dengan begitu, yang dimaksud orang-orang yang disucikan adalah para malaikat. Ayat setelahnya (ayat 80) juga mempertegas bahwa yang dimaksud adalah al-Qur’an yang ada di atas sana. Sebab ayat selanjutnya berbunyi: tanzilun min rabbil ‘alamin, diturunkan dari Tuhan yang mengusai alam semesta. Ini berarti yang diceritakan Allah adalah al-Qur’an yang ada di atas sana, sebelum diturunkan. Atas dasar ini, mereka berpendapat bahwa orang yang berhadats tidak haram menyentuh al-Qur’an yang ada di hadapan kita sekarang.

Mengomentari penafsiran di atas, Ibnu Taimiyah berkata bahwa ayat tersebut secara isyariy (tersirat) menunjukkan keharaman menyentuh al-Qur’an dalam keadaan tidak suci. Logika sederhannya, ketika Allah menginformasikan bahwa al-Qur’an tidak pernah tersentuh kecuali oleh mereka yang disucikan, yaitu para malaikat, maka seharusnya al-Qur’an yang ada di hadapan kita sekarang juga tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci (dari hadats). Pendapat ini juga diamini oleh Muhammad ‘Ali al-Shabuniy dalam kitabnya, Rawa’i al-Bayan. (Lihat Muhammad ‘Ali al-Shabuniy, Rawa’i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahakm, juz. I, hlm. 507; al-Shan’aniy, Subul al-Salam, juz. I, hlm. 71).

Tobat Nasional dan Komitmen, 23 Maret 2007 March 24, 2007

Posted by cfssyogya in Artikel.
add a comment

Tobat Nasional dan Komitmen
Anak Bangsa

“Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”
(QS: Al-Maidah/5: 39)

Tidak seperti biasanya, siang itu Candi Prambanan dipenuhi dengan kerumunan manusia yang terlihat antusias dan khidmat. Nyanyian relijius itu mengalun sangat merdu menebar pesona, menyentuh hati dan menggetarkan bilik-bilik keimanan. Gerak gemulai para penari semakin menambah suasana menjadi sangat meriah tetapi penuh dengan nuansa sakral yang sangat kental. Inilah mungkin saat yang tunggu-tunggu, momen ketika para pemuda mengarak sebuah patung berwajah seram, ogoh-ogoh. Para pemuda itu menggiringnya kesana kemari hingga patung itu roboh. Itulah replika butha sebuah simbol sifat buruk, jahat dan penuh hawa nafsu yang hendak dimusnahkan.
Demikian suasana upacara Tawur Agung Kesanga yang dilaksanakan oleh umat Hindu Yogyakarta menyambut Hari Raya Nyepi di pelataran Candi Prambanan. Tujuan upacara ini selain sebagai persembahan kepada Tuhan juga bermakna menyeleraskan kembali alam semesta beserta isinya. Keesokan harinya mereka melaksanakan Catur Barata sebagai momen penyepian yang berarti momen melakukan refleksi, otokritik, introspeksi, menyesali dan memperbaiki kesalahan di masa silam sembari menatap masa depan yang lebih baik. Ritual ini dilakukan oleh umat Hindu dengan cara tidak menyalakan api, tidak bepergian, tidak bekerja dan tidak mencari hiburan.
Seluruh rangkaian upacara dan ritual umat Hindu tersebut sarat dengan makna dan muatan filosofis yang sangat mendalam. Sebuah makna, harapan, tindakan yang saat ini justru sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Negeri ini secara beruntun mengalami musibah baik di udara, laut dan darat maupun di perut bumi. Selain bencana alam, ada juga bencana sosial seperti kerusuhan Poso, para PKL dan aparat yang kisruh, lumpur lapindo yang tak kunjung reda dan berbagai musibah lainnya yang tak kunjung mendapatkan solusi yang memadai. Kondisi ini membutuhkan tidak hanya rangkaian bunga keperihatinan dan janji-janji para politisi, tetapi semua komponen bangsa harus melakukan refleksi dan introspeksi total terhadap semua kesalahannya.
Di lain pihak, beberapa hari lagi tepatnya pada tanggal 31 Maret (12 Rabi’ul Awal) umat Islam juga akan merayakan suatu upacara relijius, Maulid Nabi. Peringatan ini menjadi sangat penting bagi umat Islam tidak hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai wahana refleksi kondisi umat Islam saat ini. Sudahkah umat Islam beramal seperti yang telah diajarkan oleh Nabi. Sudahkah umat Islam bersikap seperti sikap penyayang yang diperagakan Nabi di masa silam. Sudahkah umat Islam mempunyai komitmen seperti komitmen perdamaian yang dimiliki oleh Nabi.

Nyepi dan Maulid; Momen Pertobatan Nasional
Dua momen relijius dari dua tradisi bertemu pada bulan ini, yakni Hari Raya Nyepi (19 Maret) dan Peringatan Maulid Nabi (31 Maret). Di tengah kondisi bangsa yang selalu diterpa bencana silih berganti, dua momen ini menjadi satu peluang bagi bangsa ini untuk melakukan refleksi total atas cara kita beragama, berbangsa dan bernegara. Tegasnya, sudah saatnya bangsa Indonesia melakukan “tobat nasional” atas segala kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya.
Pada tanggal 09 Maret kemaren seluruh jajaran pemerintah pusat mengadakan doa bersama di Masjid Istiqlal dan menyerukan tobat nasional. Hal ini didasarkan atas segala bencana yang menerpa bangsa ini secara beruntun. Dengan melakukan tobat berarti kita menyadari bahwa segala bencana yang terjadi saat ini bukan sebagai hukuman Tuhan ataupun kesalahan lingkungan, tetapi karena efek dari kesalahan, kelalaian dan dosa besar yang dilakukan oleh kita sendiri.
Tetapi, cukupkah kita dengan mengucapkan tobat dan berdoa tetapi tetap membiarkan kesalahan tersebut terus mengalir. Dalam Islam, tobat (taubat dalam term Islam) merupakan fase yang harus dilalui untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Dengan bertobat berarti seseorang telah kembali lahir dalam keadaan suci dan bersih. Tetapi tidak semua tobat bisa diterima. Ibnu Arabi mendefinsikan Tobat sebagai meninggalkan dan menyesali semua perbuatan tercela yang dilakukan pada masa lalu dan berupaya untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. (Risalah Qusyairiyah, hlm. 92-95).
Definsi di atas disebut sebagai taubatan nasuha yang sesuai dengan firman Allah:
يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إلِىَ اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاَتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تجَرِْيْ مِنْ تحَتْهِاَ الأْنهَارُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai” (QS . At-Tahrim/66: 8)
Taubatan nasuha dalam ayat tersebut adalah tobat yang tulus berangkat dari hati nurani dengan disertai komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di masa yang akan datang (QS: Al-Maidah/5: 39). Tobat bukan sekedar doa simbolik, menjerit-jerit memohon ampunan dan bersama-sama memanjatkan doa tetapi perbuatan jelek masih menghiasi kehidupan kita.
Selanjutnya, apakah tobat nasional yang telah diselenggarakan baru-baru ini masuk dalam kategori taubatan nasuha? Ada dua cara untuk mengukur tobat seseorang masuk dalam kategori taubatan nasuha. Pertama, adanya penyeselan terhadap dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Kedua, adanya komitmen untuk meninggalkan dosa dan kesalahan yang pernah dilakukannya. Hal ini selaras dengan jawaban Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang makna taubat. Beliu menjawab: “Taubat adalah melakukan enam hal atas segala dosa yang pernah dikerjakan; yakni, menyesali kesalahannya, mengqadha’i kewajiban yang pernah ditinggalkannya, mengembalikan hak orang lain, meminta maaf kepada orang yang disalahi, memiliki komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan dan mendidik dirinya untuk selalu taat kepada Allah sebagai ia mendidik dirinya untuk bermaksiat kepada-Nya”.
Dengan demikian, tobat nasional tersebut akan sangat berarti apabila disertai penyesalan seluruh komponen bangsa baik pemerintah dan masyarakat secara luas atas segala kesalahan dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Maka sangat tidak berarti apabila tobat nasional didengungkan sementara korupsi jalan terus, perusakan alam terus berlanjut dan pemerkosaan terhadap alam dan hak-hak orang lain masih menjadi tontonan harian di negeri ini. Tobat nasional seperti itu tidak lebih sekedar lisptik politik untuk menyembunyikan kesalahan kita sendiri.

Dari (Me)nyepi Menuju Kelahiran (Maulid) Kembali
Tobat adalah perilaku relijius. Ia tidak hanya perilaku profan yang tidak ada hubungannya dengan dimensi sakralitas. Dengan melakukan tobat seseorang telah melakukan perjanjian sakral dengan Tuhan untuk memperbaiki seluruh sikap dan perbuatannya. Karena itulah, tobat sangat terkait dengan perilaku keagamaan.
Di bulan ini dua momen, Hari Raya Nyepi dan Maulid Nabi, adalah peringatan relijius yang sangat berharga untuk dijadikan wahana refleksi pribadi dan kelompok untuk melakukan pertobatan nasional. Seluruh komponen bangsa dari lintas kultural dan tradisi keagamaan semestinya mempunyai inisiatif untuk melakukan tobat nasional. Sudah saatnya setiap kelompok keagamaan tidak saling menonjolkan keperkasaan identitas masing-masing. Saat ini dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan memanjatkan doa bersama demi kesejahteraan bangsa.
Tobat memang perilaku individual menyangkut komitmen pribadi dengan Tuhannya. Akan tetapi, tobat nasional secara kolektif saat ini sangat dibutuhkan karena menyangkut kehidupan masyarakat secara luas. Seakan-akan Indonesia saat ini ingin meratapi kesedihan dan menyadari segala keterpurukan dan kesalahan seluruh komponen bangsa. Dengan tobat nasional, secara psikologis, masyarakat luas akan terdorong untuk menginsafi segala kesalahannya dan mencoba memperbaiki sikap di masa selanjutnya.
Dalam ajaran Hindu kita kenal beberapa lima pedoman, darma yang berarti kebenaran, satya yang berarti kejujuran, prema yang berarti cinta kasih, santi yang berarti kedamaian, ahimsa yang berarti tanpa kekerasan. Itulah, nilai-nilai spiritual dan sosial yang dibutuhkan bangsa saat ini. Dari perlilaku (me)nyepi dengan meratapi kesalahan, melakukan refleksi dan introspeksi, menahan hawa nafsu untuk saling merusak diharapkan bangsa ini akan segera lahir (maulid) kembali dengan wajah baru Indonesia yang lebih baik. Bertobatlah Indonesia sebelum kehancuran total menjemput bangsa ini, karena di saat itulah tobat kita hanyalah kesia-sian. (QS: An-Nisa’/4: 18). Falyatafaqqah!

March 22, 2007

Posted by cfssyogya in BULLETIN FORMAT PDF.
add a comment

EDISI 6

MANI’, 23 Maret 2007 March 22, 2007

Posted by cfssyogya in Ensiklopedia Fiqh.
add a comment

MANI’
Secara bahasa māni’ berarti penghalang. Dimaksud dengan māni’ dalam istilah Ushul Fiqh adalah sesuatu yang kehadirannya menyebabkan kebuntuan hukum. Artinya, ketika sesuatu (māni’) itu ada maka konsekuensi hukum menjadi tidak berlaku. Singkatnya, ketika ada māni’ maka hukum tidak ada, walaupun sebab dan syarat sudah terpenuhi. Māni’ ini berada dalam bingkai di saat sebab sudah ada dan syarat telah terpenuhi, namun hukum tidak bisa berjalan disebabkan ada penghalang. Dengan demikian, tidak terpenuhinya syarat tidak bisa disebut māni’, meskipun hal tersebut juga menyebabkan hukum tidak jalan.
Contohnya, perbedaan agama yang menjadi penghalang (māni’) bagi terlaksananya hukum waris. Ketika terbukti seseorang memiliki ikatan perkawinan yang sah atau hubungan kekerabatan maka dia berhak menerima harta waris. Akan tetapi, hukum waris menjadi tidak berlaku (terhalangi) baginya disebabkan perbedaan agama. (Abd. Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, hlm. 120-121). Sebagaimana hadis Nabi:

لاَ يَرِثُ اْلمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكاَفِرُ اْلمُسْلِمَ
Artinya: “Orang muslim tidak bisa mewarisi (harta) orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi (harta) orang muslim”. (HR. Muslim).
Selanjutnya, māni’ terbagi dalam dua kategori. Pertama, māni’ al-hukm (penghalang/kendala hukum), yaitu māni’ yang secara langsung berpengaruh pada terlaksananya hukum. Seperti gugurnya kewajiban qishash dikarenakan si pembunuh adalah ayah dari orang yang terbunuh. Walaupun dalam kasus ini ada sebab, yaitu qatlul’amdi (pembunuhan yang disengaja), tetapi hukum qishahs tidak bisa dilaksanakan karena ada māni’ (pembunuh adalah ayahnya sendiri).
Kedua, māni’ al-sabab (penghalang efektifitas sebab), yaitu māni’ yang tidak secara langsung mempengaruhi hukum, tetapi mencederai sebab dari sebuah hukum. Seperti hutang yang mencerderai seseorang untuk dapat dikatakan kaya (memilki harta sampai 1 nishab), sehingga ia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat (zakāt al-mal).
Ketika seseorang mempunyai harta sebanyak 1 nishab, maka dia berkewajiban mengeluarkan zakat, karena sebab sudah ada. Namun, apalah arti kekayaan 1 nishab jika ternyata dia mempunyai tanggungan hutang. Oleh karena itu, sebab menjadi tidak efektif karena terhalang oleh hutang. Dalam contoh ini māni’ tidak langsung menghalangi hukum (kewajiban zakat), tetapi mencederai sebab (memiliki harta 1 nishab), sehingga hukum pun tidak ada dikarenakan sebab tidak sempurna. (M. Abu Zahrah, Ushūl al-Fiqh, hlm. 63; (Al-Bannāniy, Hāsyiyah al- Bannāniy, juz. I, hlm. 98).

SYARAT, 16 Maret 2007 March 22, 2007

Posted by cfssyogya in Ensiklopedia Fiqh.
add a comment

SYARAT
Dalam termenologi Ushul Fiqh syarat didefinisikan dengan sesuatu yang kehadirannya menjadi penentu keberadaan hukum, namun tidak secara serta merta hukum itu ada ketika sesuatu itu ada. Pendek kata, ketika syarat tidak terpenuhi maka hukum tidak jalan, tetapi belum tentu ketika syarat terpenuhi maka hukum pun bisa jalan. Artinya, ketika tidak ada syarat pasti hukum juga tidak ada, akan tetapi ketika syarat ada tidak pasti hukum pun ada. Kemungkinan hukum itu masih menunggu datangnya sebab, atau bahkan ada manī’ (penghalang) yang menyebabkan hukum tersebut mandul. Dan hal terpenting, yang membedakan syarat dari rukun, adalah bahwa syarat bukan merupakan bagian internal dari sebuah rangkain pelaksanaan suatu perbuatan. Ia berada di luar, tidak termasuk dalam rangkaian pelaksanaan. (Al-Bannāniy, Hāsyiyah al- Bannāniy, juz. II, hlm. 20; Abd. Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, hlm. 119).
Untuk mempermudah, kita ambil satu contoh sebagai ilustrasi. Wudlu’ merupakan syarat bagi sahnya hukum kewajiban shalat. Orang mukallaf yang tidak berwudlu’ maka tidak sah baginya melaksanakan shalat. Ini berarti, ketika wudlu’ sebagai syarat tidak terpenuhi maka shalat pun tidak ada (tidak sah). Akan tetapi, ketika orang mukallaf berwudlu’ tidak pasti shalat Dhuhur misalnya, menjadi ada. Mungkin waktu yang menjadi sebab kewajiban Dhuhur belum masuk. Atau tempat shalatnya masih dalam keadaan tidak suci (najis), sehingga menjadi penghalang pelaksanaan shalat.
Contoh lain, kehadiran dua saksi menjadi syarat sahnya akad nikah. Ketika tidak ada saksi maka akad nikah tidak sah. Tetapi tidak serta merta ketika ada dua orang yang memenuhi kreteria menjadi saksi lalu akad nikah pun ada. Kalau tidak ada orang yang mau nikah? Dengan demikian, kehadiarn syarat tidak berkonsekuensi logis terhadap adanya sebuah hukum, tetapi keberadaan hukum pasti tergantung terhadap terpenuhinya syarat. (M. Abu Zahrah, Ushūl al-Fiqh, hlm. 59).
Selanjutnya, syarat terbagi dua macam. Pertama, syarat syar’i, yaitu syarat-syarat yang ditetapkan oleh syāri’ (Allah dan Rasul-Nya). Seperti ketentuan-ketentuan syarat yang ada dalam shalat, puasa, zakat, akad nikah, jual-beli, hukum qishas, waris dll. Kedua, syarat ja’li, yaitu syarat-syarat yang merupakan inesiatif dari manusia dan dibolehkan secara syar’i. Seperti syarat-syarat yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi jual-beli. Misalnya uang muka harus sekian persen, barang harus diantarkan ke tempat tertentu, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan dll.
Akhir kata, manusia juga diberi ruang untuk menciptakan kesepakatan-kesepakatan yang bisa dijadikan syarat, asalkan tidak bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai (ghairu munāfin limuqtadlal ‘aqdi). Misalnya, tujuan dari jual-beli adalah bagaimana si pembeli bisa memanfaatkan/menggunakan barang sebebas-bebasnya. Maka ketika penjual mensyaratkan bahwa mobil yang dibeli tidak boleh dikendarai, syarat itu menjadi sia-sia karena berseberangan dengan tujuan dari pembelian mobil. (Abd. Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, hlm. 119-120).

SEBAB, 23 Februari 2007 March 22, 2007

Posted by cfssyogya in Ensiklopedia Fiqh.
add a comment

SEBAB
Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan tentang hukum (baca edisi 03), bahwa terdapat dua kategori hukum, yaitu hukum syar’i dan hukum wadl’i. Secara bahasa wadl’i berarti meletakkan, menyusun, dan mengarang. Sedangkan secara istilah ushul fiqh hukum wadl’iy adalah titah Allah yang menghubungkan dua hal yang salah satunya menjadi sebab, syarat, dan mani’ (penghalang). Dari defini ini maka hukum wadl’i terbagi menjadi tiga macam: sebab, syarat, dan mani’ (penghalang). (M. Abu Zahrah, Ushūl al-Fiqh, hlm. 55).
Sebab (al-sabab) adalah sesuatu yang menyebabkan hukum itu ada dan tidak ada. Dengan perantara sebab inilah hukum bisa terwujud, sebaliknya hukum tidak akan pernah ada apabila sebab tidak ada. Sebagai contoh, kewajiban shalat Dhuhur tidak akan ada jika matahari belum condong (zawāl al-syamsi) ke arah kiblat (barat). Oleh karena itu, zawāl al-syamsi menjadi penyebab adanya kewajiban melaksanakan shalat Dhuhur. (Abd. Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, hlm. 117). Sebagaiman firman Allah:
أَقِمِ الصَّلوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan subuh”. (QS. al-Isra’/17: 78).
Jadi, ada keterkaitan erat antara hukum kewajiban melaksanakan shalat Dhuhur dengan zawāl al-syamsi yang diletakkan oleh syāri’ (Allah dan Rasul-Nya). Ketika zawāl al-syamsi belum terjadi maka kewajiban shalat Dhuhur juga belum ada. (Al-Anshāriy, Syarh Ghāyah al-Wushūl, hlm. 13).
Selanjutnya, sebab ada dua macam. Pertama, sebab (sesuatu) yang berada di luar usaha manusi. Sebab macam ini berada di luar jangkauan manusia. Manusia hanya bisa menerima, tentu dengan segala hukum yang ditimbulkan, ketika sebab ini datang/ada. Seperti kematian dan hubungan kekerabatan yang menjadi sebab adanya hukum waris, perubahan waktu yang menjadi sebab kewajiban melaksnakan shalat maktūbah (shalat fardlu yang lima).
Kedua, sebab (sesuatu) yang bisa diusahakan dan dalam jangkauan kemampuan manusia. Seperti pembunuhan yang disengaja (al-qatl al-‘amd) sebagai penyebab kewajiabn qishash, memiliki harta kekayaan sampai ukuran 1 nishab yang menyebabkan kewajiban mengeluarkan zakat, melakukan perjalanan yang menjadi sebab kebolehan menjama’/mengqashar (meringkas)shalat. Semua sebab tersebut bisa diusahakan dan dimampui oleh manusia. Ketika sebab-sebab itu tercapai—baik dengan niatan menjadikan sebab ataupun tidak—konsekuensi hukumnya tetap berlaku.
Selain pembagian di atas, ada pembagian lain dengan melihat konsekuensi yang ditimbulkan, yaitu; pertama, sebab yang menjadi perantara hukum taklifiy, seperti mencuri sebagai sebab kewajiban potong tangan. Kedua, sebab yang menjadi perantara menetapkan kepemilikan atau menghilangkannya, seperti jual-beli sebagai penyebab adanya hak milik terhadap barang yang dibeli, hibah sebagai sebab menghilangkan kepemilikan. (Abd. Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, hlm. 117-118).

MUBAH, 16 Februari 2007 March 22, 2007

Posted by cfssyogya in Ensiklopedia Fiqh.
add a comment

MUBAH
Mubah merupakan term terakhir dari pembagian hukum taklifiy (hukum yang mengandung tuntutan mengerjakan dan meninggalkan, ataupun memberi pilihan antara keduanya). Dalam kajian ushul fiqh mubah didefinisikan sebagai titah Allah (atau Rasul sebagai syāri’ majāziy) yang memberikan opsi (pilihan) antara berbuat dan meninggalkan. Dalam konteks hukum mubah ini manusia diberi kebebasan memilih untuk mengerjakan ataupun meninggalkan. Karena titah tersebut tidak mengandung tuntutan untuk berbuat maupun tuntutan agar ditinggalkan. Dengan begitu, orang (mukallaf) yang melakukan perbuatan mubah tidak mendapat pahala dan tidak mendapat siksa. Demikian juga orang (mukallaf) yang meninggalkan perbuatan mubah tidak berhak disiksa dan juga tidak berhak memperoleh pahala. Maka sering kita mendengar fiqh mendefinisikan bahwa mubah adalah perbuatan yang tidak diberi ganjaran ketika dilakukan dan tidak disiksa ketika ditinggalkan. Hukum mubah ini juga kerap kali diucapkan dengan memakai kata halal atau jaiz (wenang). (M. Abu Zahrah, Ushūl Fiqh, hlm. 46; Muhammad bin ‘Alawiy al-Malikiy, al-Qawā’id al-Asāsiyah fī Ushūl al-Fiqh, hlm. 12).
Secara gamblang mubah dapat dilacak melalui dua cara; pertama, justifikasi (pengakuan) langsung dari syari’ melalui nash (teks al-Qur’an dan Hadits) bahwa suatu perbuatan dibolehkan untuk dikerjakan. Misalnya dengan menggunakan lafadz uhilla lakum (dibolehkan bagi kamu sekalian), laisa ‘alaikum junāhun/lā junāha ‘alaikum (tidak berdosa bagi kamu sekalian). Demikian juga, kata perintah (amr) yang menunjukkan makna ibāhah (kebolehan) karena ada faktor eksternal (qarīnah khārijīyah). Biasanya alasan yang sering digunakan ulama’ sebagai qarīnah khārijīyah adalah karena perbuatan itu merupakan sifat alami-naluriyah manusia, seperti makan, minum dan nikah. Sebagaimana firman Allah:
وَكُلُوْا مِنْ رِزْقِهِ وَإلَيْهِ النُّشُوْرِ
“…dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu dibangkitkan”.(QS. al-Mulk/67: 15).
Walaupun ayat ini menggunakan perintah (amr), bukan berarti makan menjadi wajib hukumnya, karena persoalan makan merupakan alami-naluriyah manusia. Tidak diperintahpun yang namanya manusia pasti butuh makan. Sama halnya dengan minum dan nikah. Makna ibāhah yang diambil dari redaksi amr inilah yang menyediakan ruang ijtihad, sehingga beragam pendapat muncul di kalangan ulama’. Sebagian bersikukuh dengan makna asal dari amr, yaitu menunjukkan suatu keharusan (wajib). Biasanya golongan ini diwakili oleh ulama’ kalangan al-Dhahiriy. Sedangkan yang lain, menurunkan tensi perintah itu menjadi sunnah, atau bahkan mubah. Di sinilah ajang perbedaan hukum itu muncul, sesuai dengan metode dan hasil penemuan terhadap qarīnah khārijīyah dari masing-masing mereka.
Kedua, tidak ada penjelasan dari syāri’ tentang ketidakbolehan perbuatan tersebut. Dalam kasus ini dikembalikan pada prinsip dasar, yaitu bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh (al-barā’ah al-ashliyah). Contohnya, semua perbuatan atau transaksi yang tidak tercantum hukumnya dalam al-Qur’an ataupun Hadits. Dengan catatan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah maka dihukumi boleh (mubah). (Abd. Wahhab Khallaf, Ilm Ushūl Fiqh, hlm. 115).
Hukum mubah terkadang hanya ada dalam tataran ide. Ketika dipraktikkan dalam bentuk nyata akan berkait-kelindan dengan yang lain, sehingga bisa berubah menjadi wajib, sunnah, haram dan makruh. Seperti nikah yang hukum asalnya adalah mubah, tetapi bagi orang yang akan terjerumus dalam perzinahan seandainya tidak segera menikah, maka baginya nikah menjadi wajib. Atau nikah dengan tujuan untuk menyakiti isteri, balas dendam terhadap perempuan, maka nikah bagi orang ini menjadi terlarang (haram).

MAKRUH, 09 Februari 2007 March 22, 2007

Posted by cfssyogya in Ensiklopedia Fiqh.
add a comment

MAKRUH
Dalam ushul fiqh makruh didefinisikan sebagai titah Allah (atau Rasul sebagai syāri’ majaziy) yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan, namun tidak secara tegas. Ketidaktegasan tuntutan itu ditunjukkan oleh redaksi yang digunakan. Misalnya memakai redaksi yang merujuk pada makna makruh secara langsung, seperti kalimat kuriha lakum…(dimakruhkan bagi kalian) dan derivasi dari kata itu. Selain itu, biasanya juga menggunakan kata larangan (nahy) atau perintah (amr) untuk menjauhi. Di sinilah terbuka ruang ijtihad untuk menentukan tegas dan tidaknya sebuah larangan atau perintah melalui indikator-indikator yang terdapat dalam redaksi (qarīnah dākhilīyah) maupun di luar redaksi (qarīnah khārijīyah). Indikator yang ada dalam redaksi dan paling mungkin diidentifikasi (baca: dilacak) biasanya adanya ancaman siksa atau sanksi. Jika larangan atau perintah untuk menjauhi tersebut tidak disertai ancaman siksa, tentu tergolong titah yang tidak tegas, sehingga masuk dalam kategori makruh. Sebaliknya, jika dalam larangan atau perintah itu menyertakan ancaman, maka tergolong titah yang tegas yang berkonsekuensi pada hukum haram.
Oleh karena itu, dalam definisi makruh sering diungkapkan dengan istilah sesuatu yang jika ditinggalkan/dijauhi mendapat pahala, dan jika dikerjakan tidak berdosa dan tidak mendapat siksa. Seperti hadits:
إذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
“Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah duduk (terlebih dahulu) kecuali melaksanakan shalat dua rakaat ”.
Hadits ini melarang setiap orang yang masuk masjid untuk tidak duduk terlebih dahulu sebelum melakukan shalat dua rakaat (tahiyyatul masjid, menghormat masjid). Akan tetapi, larangan ini tidak disertai dengan ancaman ataupun sanksi, sehingga hukum meninggalkan shalat tahiyyatul masjid adalah makruh, tidak sampai pada tataran haram.
Hukum makruh ini berkebalikan dengan mandub/sunnah. Ketika suatu perbuatan itu sunnah (dianjurkan) dilakukan, berarti pula makruh (tidak disenangai) bila ditinggalkan, seperti shalat sunnah tahiyyatul masjid Sebaliknya, perbuatan yang makruh dilakukan maka menjadi sunnah ditinggalkan. (Muhammad bin ‘Alawiy al-Malikiy, al-Qawā’id al-Asāsiyah fī Ushūl al-Fiqh, hlm. 12).
Selanjutnya, makruh dalam pandangan ulama’ Hanafi terbagi dua: makruh tanzīh dan makruh tahrīm. Pembagian ini didasarkan atas dalil yang digunakan—sebagaimana hal yang sama juga terjadi dalam perbedaan fardlu dan wajib. Larangan atau perintah menjauhi yang tidak tegas (ghairu jāzim), jika itu muncul dari dalil yang tidak pasti (dzanniy) seperti hadits ahād ataupun dalil yang bersifat pasti (qath’iy) seperti al-Qur’an dan hadits mutawatir, maka akan melahirkan hukum makruh tanzīh. Jika larangan atau perintah itu tegas (jāzim), tetapi timbul dari dalil dzanniy, maka melahirkan hukum makruh tahrīm. Dan jika berdasarkan dalil qath’iy serta tegas, maka memunculkan hukum haram.
Dengan demikian, bagi golongan ini dalil dzanniy tidak akan pernah memunculkan hukum haram, maksimalnya hanya bisa melahirkan makruh tahrīm. Al-hasil, dalam pembagian hukum, Hanafiyah melihat dari dua aspek; tegas dan tidaknya sebuah titah (khithāb), lalu dalil yang menjadi dasar. Berbeda dengan ulama’ Jumhur yang hanya melihat satu aspek saja, yaitu tegas atau tidaknya titah. (Abd. Wahhab Khallaf, Ilm Ushūl al-Fiqh, hlm. 114-116).